Suara.com - Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Galih Akbar Tanjung menyebut 24 bakal calon anggota DPRD Kaltim dari Partai Garuda tetap diproses sesuai tahapan pemilu.
Menurut dia, tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tetap dijalankan meski Bawaslu menetapkan KPU Provinsi Kaltim melakukan pelanggaran administrasi.
"Lanjut, karena ini sudah masuk tahap verifikasi. Tanggal 9 besok sudah selesai perbaikan verifikasi administrasi. Tahapan sudah sampai verifikasi," kata Galih di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
Sebelumnya, Bawaslu RI menyatakan KPU Provinsi Kaltim terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
"Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Pemeriksa Puadi.
Perlu diketahui, KPU Kaltim dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga memfasilitasi pengajuan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Garuda di luar jadwal.
Pasalnya, Partai Garuda disebut mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada hari terakhir pendaftaran, yakni Minggu (14/5/2023). Namun, saat itu Partai Garuda hanya menyerahkan dokumen fisik.
Data yang disampaikan Partai Garuda kepada KPU Kaltim tidak dimasukkan ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) karena terdapat kendala pada Silon,
Meski begitu, KPU Kaltim menyatakan bahwa berkas pengajuan bacaleg itu lengkap dan diterima. Pernyataan tersebut disampaikan pada 15 Mei 2023.
KPU Kaltim juga disebut memberi kesempatan kepada Partai Garuda untuk mengunggah data pengajuan bacaleg ke Silon meski pendaftaran sudah ditutup.
KPU RI kemudian menerbitkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 pada 17 Mei 2023. Surat tersebut memberikan partai politik, termasuk Partai Garuda untuk melengkapi dokumen persyaratan.
Namun, justru terjadi penambahan bacaleg yang diajukan Partai Garuda. Semula, Partai Garuda hanya mengajukan 24 orang tetapi bertambah menjadi 52 orang.
