REGIONAL:
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipersilahkan cabut dari kerja sama politik jika masih terus mendesak dan memaksa agar Sandiaga Unio menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres).
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah merespons kekhawatiran di internal PPP mengenai nasib mereka bila Sandiaga Uno tidak dijadikan bacawapres oleh Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
"Bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," katanya pada Senin (14/8/2023).
Dalam menjalin kerja sama politik, menurut Basarah, penting sikap kesukarelaan untuk dikedepakan.
"Kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," tuturnya.
Namun, Basarah menyebut, peluang semua figur yang disebut-sebut sebagai cawapres Ganjar masih sama semuanya, termasuk nama Sandiaga Uno.
"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mba Puan ada menyebut Mba Yenny Wahid, ada mantan panglima TNI (purn) Jenderal Andika perkasa, kemudian ada pak Erick Thohir dan banyak lagi," ujarnya.
"Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres pak Ganjar, cukup tinggi, kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya," sambungnya.
Pernyataan Arsul
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengungkapkan bahwa di internal partainya kekinian berkembang pembicaraan soal bagaimana nasib PPP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan bakal calon wakil presiden oleh Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Menurutnya, hal itu bisa berkembang lantaran di PPP sendiri sebenarnya dukungannya terhadap figur bacapres itu tidak lah tunggal.
"Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang? Karena kan temen-temen media juga tahu, bahwa di PPP itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies jg lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Ia menyampaikan, jika PPP memang merupakan partai yang berbeda dari partai lainnya. Menurutnya, PPP tak bisa dikomandoi agar semua tegak lurus.
"Tapi itu tadi, ini kan berbeda, tidak bisa partai ini dikomando misal 'eh kau harus tegak lurus nggak boleh tengok kanan tengok kiri'. Nggak bisa kalau di PPP. Itu mau dibilang kelemahan ya boleh saja kelemahan," tuturnya.
Adapun adanya pembicaraan yang berkembang tersebut, kata Arsul, muncul lantaran PPP dalam memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo itu tanpa adanya kontrak politik.
Terlebih juga di internal partai mulai ada sejumlah pihak mendengar jika Sandiaga Uno tak akan dipilih menjadi cawapres.
"Maka berkembang juga, antara lain yang sedang berkemuka adalah itu. Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres itu, harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu, kan masih berkembang gitu lho," ujarnya.
"Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih. Kan begitu, pasti lah," sambungnya.
TERPOPULER