Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut syarat batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tetap 40 tahun kecuali untuk orang yang sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada dikabulkan sebagian untuk memberikan dua pintu masuk.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, permohonan yang diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A itu, syarat alternatif berupa pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah tidak merugikan capres dan cawapres berusia di atas 40 tahun.
"Syarat usia dalam kandidasi presiden dan wakil presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan secara rasional, adil, dan akuntabel," kata Guntur di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Untuk itu, kata dia, MK menginginkan pilpres berjalan tanpa terhalang oleh syarat batas usia minimal 40 tahun semata.
"Oleh karena itu, terdapat dua ‘pintu masuk’ dari segi syarat usia pada norma pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang melalui pemilu," ujar Guntur.
Menurutnya, pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional.
"Artinya, melalui putusan a quo, Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara a quo yakni dalam kaitannya dengan pemilu presiden dan wakil presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa," tutur Guntur.
Sebelumnya diberitakan, MK menerima permohonan pengubahan batas usia capres dan cawapres yang diajukan seorang mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaibbirru Re A pada Senin (16/10/2023).
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman.
Salah satu pertimbangan hakim Konstitusi menerima permohonan tersebut ialah karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin.
Sekadar informasi, pemohon juga memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka periode 2020-2025 karena pada masa pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,23 persen padahal pada saat awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74 persen.
Terlebih, pemohon menganggap Wali Kota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.
TERPOPULER
