Suara.com - Bakal calon presiden RI dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan enggan menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan orang yang pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur yang bisa menjadi capres dan cawapres meski berusia di bawah 40 tahun.
Anies mengaku pihaknya hanya ingin fokus pada persiapan pendaftarn Pilpres 2024 mendatang.
"Saya enggak berkomentar banyak soal itu, kami akan terus fokus pada persiapan," kata Anies ditemui di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).
![Bakal capres Anies Baswedan hanya acungkan jempol kiri saat ditanya soal penangkapan Syahrul Yasin Limpo. [Suara.com/Rakha Arlyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/13/26228-bakal-capres-anies-baswedan-hanya-acungkan-jempol-kiri.jpg)
Anies hanya menegaskan, siapa pun nanti yang akan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024, dirinya mengajak untuk beradu gagasan hingga beradu prestasi.
"Semua peserta Pilpres adalah warga negara, jadi siapa pun yang nanti jadi calon, siapa pun yang sudah jadi dalam proses kompetisi, ya kami semua beradu gagasan, beradu rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi, itu saja," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, MK menerima permohonan pengubahan batas usia capres dan cawapres yang diajukan seorang mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaibbirru Re A pada Senin (16/10/2023).
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman.
Salah satu pertimbangan hakim Konstitusi menerima permohonan tersebut ialah karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin.
Sekedar informasi, pemohon juga memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka periode 2020-2025 karena pada masa pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,23 persen padahal pada saat awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74 persen.
Baca Juga: Profil 4 Hakim MK yang Beda Pendapat Soal Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Maju Pilpres
Terlebih, pemohon menganggap Wali Kota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.
