Suara.com - Prabowo Subianto dan Mahfud MD dinilai lebih baik mundur dari jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran keduanya resmi mendaftar untuk berkompetisi dalam ajang Pilpres 2024.
Hingga saat ini, Prabowo masih menjabat sebagai menteri pertahanan (menhan), sementara Mahfud menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (menko polhukam).
Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, secara aturan memang tidak ada yang menyebut menteri harus mundur bila mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.
"Karena memang dibolehkan oleh KPU," kata Agung dalam pesan singkat yang diterima Suara.com, Jumat (27/10/2023).
Namun, Agung menilai, bila Prabowo dan Mahfud rela mundur dari jabatan menteri akan meminimalisasi penggunaan instrumen negara.
"Secara politis, suka atau tidak, sesungguhnya jika Prabowo dan Mahfud mundur ini pembelajaran atau preseden baik bagi capres-cawapres di masa depan yang kelak akan bertarung," jelas Agung.
Selain itu, Agung menambahkan mundurnya Prabowo dan Mahfud sebagai menteri kabinet Jokowi akan memberikan edukasi politik bagi masyarakat.
"Secara sosiologis mundurnya Prabowo dan Mahfud penting agar publik juga ikut terdidik secara politik tentang bagaimana seharusnya pengelolaan kekuasaan atau pemerintahan yang baik dan serta bersih (good and clean governance)," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo resmi mendaftar bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI pada 25 Oktober 2023. Keduanya diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.
Koalisi ini terdiri dari beberapa partai politik seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Demokrat, PSI, Partai Garuda dan Partai Prima.
Sementara Mahfud diusung sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ganjar dan Mahfud juga sudah mendaftar ke KPU pada 19 Oktober sebagai pasangan capres-cawapres.
Ganjar-Mahfud diusung maju oleh PDIP, PPP, Perindo dan Partai Hanura.
