Suara.com - Suhu politik jelang Pemilu 2024 kian memanas, terkini beredar dokumen di kalangan jurnalis yakni pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo.
Dugaan pakta integritas itu memuat tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat. Pakta integritas itu berisi lima komitmen Mosso sebagi Pj Bupati Sorong.
Salah satunya berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, menimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.'
Mulanya, isu dokumen pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan penyidik KPK saat proses penggeledahan terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang menjaring Pj Bupati Sorong dan kawan-kawan.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri belum dapat memastikan apakah hal itu benar ditemukan penyidik saat penggeledahan.
"Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu," kata Firli saat menggelar konferesnsi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/11/2023).
Meski demikian, dia akan mencari tahu kebenarannya, apakah benar penyidik menemukannya.
"Tapi nanti akan saya cek, dari mana rekan-rekan dari mana, apakah ada di KPK atau tida," katanya.
"Nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan penyitaan yang dilakukan penyidikan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Bupati Sorong," sambung Firli.
Data Intelijen Berpotensi Disalahgunakan
Sementara itu, disitat dari BBC Indonesia, Kamis (16/11/2023), pengamat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan bahwa data intelijen berpotensi disalahgunakan untuk memenangkan suara di suatu daerah untuk calon tertentu.
Oleh karena itu, lembaga intelijen serta aparat keamanan perlu betul-betul mempertahankan netralitas.
Peneliti dan Koordinator klaster Konflik, Pertahanan, Keamanan Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN), Muhamad Haripin, mengatakan bahwa hubungan langsung Presiden dengan Kepala BIN memiliki risiko politisasi.
“Penggunaan intelijen oleh presiden untuk kepentingannya sendiri, pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Intelijen yang bergerak sendiri secara otonomi dan unilateral untuk menjalankan kegiatan-kegiatan politik pernah terjadi juga,“ beber Haripin.
Ia merujuk pada kejadian pada September lalu, ketika Jokowi mengatakan pada acara relawan bahwa ia mengantongi data intelijen yang menunjukkan arah geraknya partai politik.
TERPOPULER
