Rentetan Sindiran Menohok Megawati: Sebut Penguasa Mirip Orde Baru, Minta Tak Dibully

Ruth Meliana | Suara.com

Selasa, 28 November 2023 | 12:04 WIB
Rentetan Sindiran Menohok Megawati: Sebut Penguasa Mirip Orde Baru, Minta Tak Dibully
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. (tangkapan layar/ist)

Suara.com - Memasuki masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan yang kian menohok. Kritik keras hingga sindiran pedas dilontarkan Megawati itu diduga ditujukan untuk pemerintah saat ini.

Kendati tak menyebut siapa sosk yang dimaksud, tapi muncul dugaan jika kritikan Megawati tersebut mengarah ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Seperti diketahui, perang dingin antara PDIP dan keluarga Jokowi dimulai saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

Sejak saat itu, berbagai sindiran datang dari pihak PDIP kepada putra Jokowi. Kini, sang Ketum sendiri yang terpantau beberapa kali bersuara dengan nada cukup keras.

Berikut adalah beberapa sindiran Megawati Soekarnoputri yang ditujukan kepada penguasa saat ini.

1. Penguasa seperti zaman orde baru

Megawati terlihat cukup geram dengan penguasa saat ini yang dinilai mirip seperti masa orde baru.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud di Expo Kemayoran, Jakarta, (27/11/2023).

Sambil berapi-api, Megawati menyebut jika republik ini dibangun dengan penuh pengorbanan.

"Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" ujar Megawati.

Selain itu, Megawati juga merasa tidak dihargai, padahal statusnya adalah presiden ke 5 Republik Indonesia.

"Bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," terangnya.

2. Sindir penguasa haus jabatan

Dalam acara yang sama, Megawati juga menyindir penguasa yang ingin melanggar aturan untuk berkuasa lebih lebih lama.

"Dulu, Reformasi itu apa sih? Kan mengubah, mengubah jabatan seorang pemimpin supaya ada batas waktu. Ya sudah, itu bagian dari amandemen dan itu bagian yang diputuskan. Ya sudah lah, aturan itu mbok diikuti, jangan dilanggar-langgar," ucap Megawati.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemerintah Mau Seragamkan Pungutan Pajak Film Bioskop Seluruh Daerah

Pemerintah Mau Seragamkan Pungutan Pajak Film Bioskop Seluruh Daerah

Bisnis | Selasa, 28 November 2023 | 12:00 WIB

Respons Pidato Megawati, TKN Prabowo-Gibran Singgung Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Respons Pidato Megawati, TKN Prabowo-Gibran Singgung Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Kotak Suara | Selasa, 28 November 2023 | 11:32 WIB

Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi Dicabut PDIP Tapi Dilimpahkan Ke Kejaksaan, Rocky Gerung Singgung Ada Pesanan

Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi Dicabut PDIP Tapi Dilimpahkan Ke Kejaksaan, Rocky Gerung Singgung Ada Pesanan

News | Selasa, 28 November 2023 | 11:13 WIB

Ganjar - Mahfud Dinilai Paling Mampu jadi Penggedor Institusi Penegak Hukum

Ganjar - Mahfud Dinilai Paling Mampu jadi Penggedor Institusi Penegak Hukum

Kotak Suara | Selasa, 28 November 2023 | 02:55 WIB

Megawati Serukan Ketua Organ Relawan Ganjar-Mahfud, Segera Petakan Pemilih

Megawati Serukan Ketua Organ Relawan Ganjar-Mahfud, Segera Petakan Pemilih

Kotak Suara | Senin, 27 November 2023 | 21:56 WIB

Megawati ke Relawan: Rakyat Harus Diajarkan Pilih Pemimpin yang Rekam Jejak Politik Baik

Megawati ke Relawan: Rakyat Harus Diajarkan Pilih Pemimpin yang Rekam Jejak Politik Baik

Kotak Suara | Senin, 27 November 2023 | 21:55 WIB

Terkini

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Kotak Suara | Rabu, 08 Januari 2025 | 16:29 WIB

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Kotak Suara | Sabtu, 04 Januari 2025 | 13:58 WIB

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Kotak Suara | Selasa, 24 Desember 2024 | 06:12 WIB

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Kotak Suara | Senin, 23 Desember 2024 | 11:26 WIB

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Kotak Suara | Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:37 WIB

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

Kotak Suara | Jum'at, 20 Desember 2024 | 23:22 WIB

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Kotak Suara | Kamis, 19 Desember 2024 | 19:26 WIB

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:51 WIB

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:27 WIB

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 12:34 WIB