Ungkit Joget-joget Prabowo, Hasto PDIP: Bukannya Menyelesaikan Harga Kebutuhan Pokok Malah Belanja Alutsista

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kandidat ideal memimpin Indonesia.

Sosok Ganjar dan Mahfud kata Hasto, memiliki keluarga harmonis, berpendidikan tinggi, dan punya pengalaman panjang di perpolitikan.

Dia mengatakan itu dalam sambutannya ketika menghadiri konsolidasi internal di kantor DPC PDIP Kota Tangerang, kompleks Ruko Mahkota Mas, Cikokol, Banten, Senin (11/12/2023).

"Ganjar-Mahfud dari aspek keluarganya proven, dari aspek pendidikannya sangat luar biasa mumpuni. Pengalaman sebagai anggota DPR, sebagai gubernur menurunkan dengan cepat satu juta kemiskinan, itu Pak Ganjar Pranowo yang jujur dan merakyat," kata Hasto dalam sambutannya.

Ia juga mengatakan, Ganjar memiliki DNA yang mau mendengarkan aspirasi publik dengan mau melakukan blusukan seperti dilakukan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Presiden keempat RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

"Pak Ganjar tidak hanya blusukan, tetapi tinggal di rumah rakyat. Dengan tinggal di rumah rakyat, Pak Ganjar merasakan betapa kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak kepada peningkatan kemiskinan, bagaimana kehidupan lebih sulit, dan ibu-ibu menjerit harga cabai naik," lanjut Hasto.

Hasto kemudian mempertanyakan langkah capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, ketika Ganjar rajin melakukan blusukan untuk mendengarkan aspirasi publik.

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Joget. Bukannya menyelesaikan harga kebutuhan pokok rakyat, malah belanja alutsista. Ini pemimpin yang tidak memahami kehendak rakyat," tuturnya.

Menurutnya Ganjar ke depan memang layak menjadi pemimpin Indonesia demi melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan Jokowi dengan berbagai kartu dalam mensejahterakan rakyat.

Menurutnya, kebijakan Jokowi akan disempurnakan dengan penyatuan data melalui program yang disebut KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia agar penyaluran bantuan ke rakyat bisa tepat sasaran.

"Oleh karena itulah penyempurnaan data menjadi penting. Seluruh kartu itu, dilakukan penyempurnaan dan fungsinya, kartu keberpihakan menjadi tunggal yang disebut KTP Sakti," pungkasnya.