Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan berkas administrasi bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Langkah verifikasi ketat ini dinilai penting agar polemik administratif serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa. Ia menegaskan komitmennya untuk meneliti setiap persyaratan pencalonan secara rinci apabila mendapatkan penugasan langsung dari kepala negara.

"Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu," kata Yusril.

Menurut penjelasan Yusril, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini bergulir menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan surat keterangan ijazah.

Dalam koridor konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama kandidat pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun demikian, Yusril merinci bahwa tahapan pengajuan dua nama oleh kepala negara tersebut baru dapat dieksekusi setelah MPR menggelar sidang atau rapat resmi untuk memutuskan serta menyatakan secara sah terjadinya kevakuman pada posisi wakil presiden.

Adapun penghitungan tenggat waktu 14 hari bagi Presiden Prabowo baru mulai berjalan terhitung sejak surat pemberitahuan resmi dari MPR diterima oleh pihak eksekutif.

Terkait sosok yang akan dipilih untuk mendampingi jalannya pemerintahan ke depan, Yusril menekankan bahwa penentuan dua nama kandidat tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

Dalam proses penjaringannya, presiden memiliki ruang untuk berkomunikasi maupun berkonsultasi dengan jajaran partai politik anggota koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau," ujar Yusril.

Selain memaparkan tahapan pengusulan kandidat, pakar hukum tata negara tersebut juga meluruskan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan selama masa transisi. Yusril memastikan bahwa kekosongan kursi wakil presiden tidak memerlukan penunjukan pejabat sementara.

Selama proses di MPR berlangsung, Presiden Prabowo tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara mandiri, termasuk apabila presiden sedang melakukan agenda kunjungan ke luar negeri.

"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden," tutur Yusril.