Suara.com - Calon Presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri Diskusi Santai Disabilitas se-Jabodetabek di Islamic Center Kota Bekasi, Jumat (15/12/2023).
Menjawab pertanyaan tentang regulasi disabilitas, Anies menyebut terkait peraturan, ternyata banyak peraturan yang tak sinkron dan peraturan-peraturan yang merepotkan.
“Sebagian peraturan itu conflicting. Ada yang tidak sinkron, ada yang bertentangan. Insya Allah kita telisik sama-sama, kalau perlu kita membuat semacam taskforce, tim kecil, KumHAM dengan penyandang disabilitas untuk review peraturan-peraturan karena tidak sinkron lalu conflicting, sehingga disinkronkan, menjadi kebijakan yang memberikan kepastian,” ujar Anies, Jumat (15/12/2023).
Menurut Anies, kebijakan dan peraturan harus memberikan rasa keadilan.
“Kedua, ia memberikan kebermanfaatan. Peraturan harus ada unsur kebermanfaatan. Terakhir, memberikan kepastian. Sesungguhnya ini PR bukan hanya untuk penyandang disabilitas,” tegasnya.
“Banyak kebijakan-kebijakan kita di berbagai sektor yang sifatnya conflicting atau tidak sinkron. Ini nanti kita bereskan sama-sama. Tadi saya katakan di awal, soal partisipasi, pendekatannya kolaborasi. Penanya kedua tadi saya tanya usulannya apa? Kenapa saya tanya usulannya apa? Karena solusi yang diberikan tidak boleh dari solusi pemegang kewenangan. Punya kewenangan, bukan berarti punya pengetahuan. Punya kewenangan bukan berarti punya pengalaman,” tambahnya.
Karena itu, jelas Anies, kalau menyangkut penyandang disabilitas netra, kita harus bicara dengan mereka yang diperlukan seperti apa.
