Gibran Dianggap Kasih Pertanyaan Jebakan dan di Luar Tema Debat, Kubu Ganjar-Mahfud Protes ke KPU

Suara.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sudah melayangkan nota keberatan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terkait Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang dianggap beri pertanyaan jebakan saat debat.

Mereka berharap tak lagi terjadi pertanyaan jebakan dalam debat Pilpres 2024.

Hal itu sebagaimana disampaikan Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

Andi menyampaikan pihaknya merasa keberatan dengan adanya momen pada debat cawapres Pilpres 2024 dimana cawapres nomor urut 2 Gibran disorot lantaran beri pertanyaan jebakan hingga bicara di luar tema.

"Sudah kami sampaikan secara tertulis yang ini. Yang evaluasi kami tentang debat kedua, termasuk penggunaan singkatan, termasuk ketika Mas Gibran bertanya di luar topik," kata Andi.

Menurutnya, hal itu akan dibahas oleh KPU dalam rapat persiapan debat ke tiga pada hari ini.

Di sisi lain, Andi menyampaikan, pihaknya coba berusaha agar jalannya debat selanjutnya para paslon yang berdebat bisa memberikan pertanyaan yang sejelas-jelasnya dan tidak menjebak.

"Untuk kami ketika Mas Gibran bertanya singkatan yang tidak dipahami oleh Cak Imin dan Moderator langsung memotong tidak memberikan kesempatan kepada Mas Gibran untuk menjelaskan maksud dari singkatannya publik yang dirugikan karena kehilangan subransi yang penting tentang ekonomi syariah," ujarnya.

"Dah itu yang kami berusaha atasi, supaya debat 3,4 dan 5 mendorong agar KPU memastikan paslon yang debat itu memberikan pertanyaan yag jelasnya-jelasnya tanpa bermaksdu untuk lebih menonjolkan ketidaktahuan dari calon," sambungnya.

Pernyataan KPU

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengakui pertanyaan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan singkatan SGIE untuk menyebut State of Global Islamic Economy saat debat cawapres memang dibahas dalam rapat evaluasi KPU bersama tim dari ketiga pasangan calon presiden (capres) dan cawapres.

Secara prinsip, Mellaz menjelaskan bahwa KPU sudah melakukan briefing kepada para panelis untuk memberikan pertanyaan yang jelas, termasuk jika menggunakan singkatan.

Namun, jika pertanyaan itu diajukan oleh cawapres, Mellaz mengatakan hal itu menjadi tanggung jawab Liaison Officer (LO) atau naradamping masing-masing pasangan capres dan cawapres.

“Misalnya singkatan, secara prinsip tentu ini bagian dari tugas dari LO untuk melakukan brifieng terhadap paslonnya masing-masing,” kata Mellaz di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

“Itu sudah dibahas dan itu jadi semacam kesepahaman bersama dan itu kami catat sebagai minutes of meeting, beberapa hal nanti kami ambil sebagai satu keputusan,” tambah dia.

Menurut dia, LO masing-masing pasangan calon memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada capres dan cawapres agar bisa mengajukan pertanyaan yang jelas, termasuk penggunaan istilah asing atau singkatan.

“Tentu mau tidak mau tugasnya LO dari paslon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan,” ujar Mellaz.

Ia menyebut jika pertanyaan jenis itu masih digunakan oleh capres dan cawapres, Mellaz menjelaskan moderator memiliki ruang gerak untuk memperjelas pertanyaan tanpa menggunakan waktu salah satu capres dan cawapres.