Suara.com - Ketua Badan Kebudayaan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BKN PDIP) Aria Bima meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak mempolitisasi Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah demi kepentingan Pemilu.
Sebab, program tersebut dilaksanakan semua elemen pemerintah demi membantu masyarakat.
Pada dasarnya, Aria Bima menegaskan program Bansos juga melalui persetujuan parlemen. Mulai dari kepala daerah di tingkat gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria di kantor DPP PDIP, Selasa (2/1/2024).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu pun menyebut DPR akan meminta keterangan terhadap Zulhas. Seharusnya, Ketua Umum PAN itu fokus pada berbagai masalah, khususnya soal harga pangan.
"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," ucap Aria Bima.
Lebih lanjut, Aria Bima menyebut PDIP sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. Apalagi, PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019 dan ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, serta kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
"Ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.
Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu, lanjut Hasto, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto.
Hasto juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Zulhas dan kader PAN tengah berada di atas panggung dalam rangka kegiatan kampanye.
Di atas panggung, Zulhas berinteraksi dengan masyarakat dengan menanyakan perihal bansos dan BLT.
"Yang kasih bansos sama BLT siapa?" kata Zulhas dalam video yang diunggah oleh pemilik akun X @ARSIPAJA pada Minggu (31/1/2023).
TERPOPULER
