Suara.com - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) melaporkan sejumlah Anggota Satpol PP di Garut yang viral karena membuat video pernyataan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu.
Selain itu, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta agar presiden dan mendagri menertibkan bawahannya.
"Yang pertama saya minta timnas yang ada di pusat maupun daerah untuk mengadukan ini ke Bawaslu," ujar pria yang kerap dipanggil Cak Imin tersebut di Kabupaten Bandung, Rabu (3/1/2024).
Tujuannya, Cak Imin mengemukakan agar aparat sipil negara bisa bersikap netral dalam Pemilu 2024.
"Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri, minta juga kalau perlu Presiden untuk kembali menertibkan seluruh aparatnya untuk bersikap netral," sebut Cak Imin.
Menurutnya, netralitas aparatur negara dapat menyelamatkan nama baik Pemilu.
"Sekali lagi, sikap netral anda menyelamatkan Pemilu. Kalau Pemilu tercoreng, masa depan bangsa kita terganggu," katanya.
Sebelumnya, beredar di media sosial unggahan video yang menampilkan sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat menyampaikan dukungan langsung terhadap cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.
Video ini diunggah oleh akun instagram @info.jakut dengan keterangan dalam video "Ketika Aparat Negara yang Dibayar Negara Menjadi Timses Capres". Dalam video terlihat ada 13 orang menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Satpol PP.
Dipimpin seorang pria di bagian tengah depan, mereka menyatakan dukungan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo.
"Assalamualaikum, kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja kabupaten Garut menyatakan," ucap pria itu, dikutip Rabu (3/1/2024).
Kemudian, serentak para anggota diduga Satpol PP itu melanjutkan penyampaian dukungan ke Gibran lantaran merupakan sosok pemimpin muda.
Mereka juga menunjukkan poster dengan wajah Gibran ke hadapan kamera.
"Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih."
Untuk diketahui, larangan ASN terlibat kampanye tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang diteken pada Jumat, 22 September 2023.
TERPOPULER
