Suara.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN), Todung Mulya Lubis, menyoroti surat suara simulasi di Solo, Jawa Tengah yang hanya menunjukkan dua pasangan capres dan cawapres. Menurutnya, hal itu merupakan hal yang aneh, mengingat Pilpres 2024 diikuti tiga paslon.
"Saya menyayangkan misalnya berita hari ini, bahwa simulasi ya, dengan menggunakan kertas suara yang terjadi di Solo. Itu hanya menampilkan gambar dua paslon, paslon 1 dan paslon 2, nah buat saya ini aneh," kata Todung di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Ia pun mempertanyakan KPU soal profesionalnya. Menurutnya, meski bersifat simulasi itu sangat janggal.
"Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confidence terhadap profesionalitas KPU dalam melakukan simulasi, dalam mengadministrasi mengelola pemilu ini," ungkapnya.
Penjelasan KPU
Sebelumnya, Anggota KPU Idham Holik menjelaskan ada human error atau kelalaian dalam mencetak surat suara yang digunakan untuk simulasi.
"Terkait hal tersebut, itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kekhilafan yang terjadi,” kata Idam.
Setelah mengetahui hal tersebut, Idham mengaku pihaknya segera meminta kepada KPU setempat untuk menghentikan simulasi menggunakan dummy atau contoh surat suara.
"Kami langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan dummy surat suara tersebut dan meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan dan di surat suara dengan minimal tiga pasang calon atau lebih," ujar Idham.
Lebih lanjut, dia menyebut perintah untuk menggunakan dummy surat suara yang salah telah dilakukan sejak 29 Desember 2023 lalu.
PDIP Solo menyampaikan kritik terhadap desain surat suara yang digunakan saat simulasi. Liason Officer (LO) PDIP Kota Solo YF Sukasno menuturkan pada awalnya dia meminta contoh surat suara yang digunakan simulasi pencoblosan dari KPU.
Adapun contoh surat suara itu digunakan untuk keperluan sosialisasi ke masyarakat. Namun, dia mendapati contoh surat suara Pilpres 2024 hanya menunjukkan dua pasangan capres dan cawapres.
"Kami minta sampelnya, semua, baik untuk Pilpres, DPRD tingkat kota, provinsi, DPR RI hingga DPD. Namun waktu saya buka, kok yang surat suara Pilpres hanya ada dua kolom," ungkapnya.
Terlebih, nomor yang tertera pada contoh surat suara tersebut juga bukan nomor urut pasangan capres dan cawapres yang seharusnya 1, 2, dan 3, melainkan nomor 56 dan 57.
"Harusnya desain bisa dibuat mendekati yang asli, dibuat juga tiga kolom paslon. Tidak apa-apa jika tidak ada gambarnya, tapi tidak seperti ini. Kalau seperti ini, membingungkan," tegas Sukasno.
TERPOPULER
