REGIONAL:
Suara.com - Capres nomor urut 01, Anies Baswedan merespons penurunan paksa iklan videotron Aniesbubble di Grand Metropolitan Bekasi, Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri.
Anies Ia menekankan bahwa Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi.
"Rakyat memiliki hak mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi, mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati," kata Anies di Sorong, Papua Barat, Selasa (16/1/2024).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketika rakyat ingin memasang iklan videotron juga harus dihormati. Menurutnya, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi.
"Ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor 1 ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi," terang Anies.
Anies menambahkan, penurunan paksa iklan videotron di Bekasi menjadi tanda siap atau tidak siapnya Indonesia untuk menjalankan demokrasi.
"Justru ujian, komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan pada menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda maka dia tidak siap berdemokrasi," tambahnya.
Sebelumnya, kabar penurunan iklan videotron Aniesbubble di Bekasi disampaikan oleh Olppaemi Project lewat akun X @olpproject.
Ollpaemi Project mengabarkan bahwa videotron Anies Baswedan yang dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari 2024 hingga 21 Januari 2024, harus diturunkan.
"Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami," tulis Ollpaemi Project.
Ollpaemi Project mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan ini.
Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan menyampaikan pihaknya mengutuk penurunan paksa tersebut.
"Atas tindakan semena-mena ini kami Timnas AMIN mengutuk keras dan akan mengambil langkah-langkah hukum," kata Iwan kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).
Iwan menjelaskan bahwa kontrak pemasangan iklan videotron dengan pemerintah setempat awalnya disepakati selama sepekan.
Namun, belum sehari iklan videotron itu terpasang sudah diturunkan paksa.
"Perlakuan ini sangat tidak adil, kuat dugaan kami dilakukan oleh penguasa terhadap aktivitas kampanye 01," ujar Iwan.
Kejadian serupa, kata Iwan, tidak kali ini saja dialami oleh kubu AMIN.
"Tetapi kamu percaya angin perubahan dari kehendak rakyat, kalau rakyat yang sudah menginginkan perubahan tidak ada kekuasaan mana pun yang bisa menghalangi," jelas dia.
TERPOPULER
