Kader Golkar Dapat Perintah Serius dari Ketum, Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran Biar Lebih Mudah

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memerintahkan kadernya di Kalimantan Barat membantu memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran sekali putaran di Pilpres 2024.

Perintah tersebut disampaikan Airlangga dalam acara Konsolidasi Kemenangan Partai Golkar di Qubu Resort, Kalimantan Barat, Kamis (18/1/2024).

Airlangga mengatakan berdasar hasil survei elektabilitas Prabowo-Gibran kekinian telah mencapai 45 persen. Sehingga dibutuhkan 5 persen lebih untuk memastikan kemenangan sekalian putaran.

"Kita naikkan dalam waktu tiga minggu. Kalau ini bisa selesai (sekali putaran), maka pekerjaan akan semakin mudah," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkap Golkar merupakan partai pertama yang mengusung Prabowo-Gibran sebagai pasangan capres-cawapres. Sehingga partai berlogo pohon beringin tersebut menurutnya memiliki tanggung jawab besar untuk memenangkannya dalam sekali putaran.

"Golkar adalah yang pertama mengusung Prabowo-Gibran. Tanggung jawab kita memenangkan Prabowo-Gibran di Pemilu 14 Februari nanti," jelasnya.

Hasil Survei Stagnan

Sebelumnya Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan capres-cawapres pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2023.

Hasilnya Prabowo-Gibran masih unggul dari dua kompetitornya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Berdasar hasil survei Indikator Politik Indonesia, Prabowo-Gibran unggul dengan angka 45,79 persen. Sedangkan Anies-Muhaimin yang berada di posisi kedua memperoleh 25,47 persen menyalip Ganjar-Mahfud yang hanya 22,96 persen.

Meski unggul dari pasangan capres-cawapres lainnya, elektabilitas Prabowo-Gibran cenderung stagnan dari hasil sebelumnya. Di mana pada 23 November sampai 1 Desember 2023 lalu, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 45,8 persen.

"Jadi kalau kita bandingkan, dibanding survei tatap muka bulan lalu, terjadi stagnasi buat elektabilitas paslon 02. Perolehannya hanya sekitar 45,8 persen, artinya stagnan," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat rilis daringnya, Kamis (18/1/2024).