Warga Tak Mau Disurvei Demi Dapat Bansos, Indopol Tak Rilis Jajak Pendapat Pilpres Januari 2024

Suara.com - Lembaga survei Indonesia Political Survey & Consulting (Survei Indopol) memutuskan untuk tak merilis hasil jajak pendapat mengenai elektabilitas capres dan cawapres di Pilpres 2024 bulan Januari 2024 ini. Pihak Indopol mengklaim menemukan sejumlah anomali saat melakukan penelitian pada 8-15 Januari.

Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistiyanto, mengatakan temuan survei Indopol di Provinsi Jawa Timur, ditemukan adanya pergeseran elektabilitas capres-cawapres jika dilihat dari pola dukungan di tiap-tiap wilayah kabupaten, khususnya di wilayah basis pemilih PDIP.

Angka pemilih yang belum menentukan atau undecided voters terlalu tinggi hingga dianggap tidak normal. Di antaranya seperti yang didapat di Kabupaten Blitar dengan 85 persen, Kota Probolinggo 43 persen, Kabupaten Banyuwangi 20 persen, dan Kota Bondowoso 70 persen.

"Lalu, Kabupaten Jombang 67.5 persen, Kabupaten Kediri 40 persen, Kabupaten Lamongan 46 persen, dan Kabupaten Mojokerto 55 persen," ujar Ratno kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

Ia menyebut gejala anomali perilaku pemilih ini diperkuat dari permasalahan ekternal dalam penelitian survei ini. Ditemukan beberapa permasalahan di lapangan dari laporan para surveyor seperti, di Jawa Timur yang mencakup Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, Kabupaten Banyuwangi tercatat ada permasalah pihak kelurahan tidak memberikan stempel di lembar acak KK dengan alasan sudah mendekati Pemilu 2024.

Pihak kelurahan disebutnya melakukan ini agar wilayahnya tidak terpetakan secara politik.

"Selain itu, kata surveyor, ketua RT menyampaikan bahwa hasil kesepakatan warga di wilayahnya untuk sementara waktu tidak menerima survei, agar wilayahnya tidak terpetakan dan tidak berimbas pada penerimaan bansos," katanya.

Lalu di Kabupaten Bangkalan, kepala desa memilihkan nama responden dengan dalih keamanan dan menjaga daerah tetap kondusif secara politik.

Wilayah Kabupaten Lamongan, kepala desa menolak wilayahnya untuk dijadikan wilayah terpilih dalam survei diakibatkan ketakutan akan pengalaman akan pilkada sebelumnya terkait dievaluasi PKH di daerah tersebut.

Di wilayah Jawa Barat seperti Kota Depok, Kota Bandung dan Kota Bekasi, permasalahnnya ada beberapa RT menyarankan tidak melakukan survei random KK karena takut ada masalah politik.

"Selain beberapa wilayah kelurahan survei menolak didatangi lembaga survei dengan dalih lembaga survei telah mendukung salah satu paslon capres-cawapres," jelasnya.

Ratno mengatakan, secara metodologi memang sudah ada solusi untuk mendapatkan responden pengganti. Namun, menurutnya kejadian ini adalah gejala munculnya anomali perilaku pemilih.

Kebanyakan pemilih bahkan tak mau memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu.

"Artinya bahwa angka elektabilitas capres-cawapres 2024 tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya," tuturnya.

"Oleh karena itu, hasil survei Indopol Survei pada periode 8-15 Januari 2024 ini diputuskan tidak merilis/mempublikasikan hasil survei tersebut," tambahnya memungkasi.