Suara.com - Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas Gamki Gama) melaporkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jokowi dilaporkan atas dugaan melalukan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, dengan pose dua jari saat kunjungan kerjanya di Salatiga, Jawa Tengah.
“Hari ini mau membuat laporan pengaduan terkait dugaan pidana pemilu yang dilakukan oleh Ir H Joko Widodo terkait dengan kunjungan dari Joko Widodo ke salatiga yang mengacungkan pose dua jari,” kata Ketua Umum Jarnas Gamki Gama, Rapen Sinaga, di Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Dua jari di tahun politik kekinian diartikan dangan dukungan ke salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Sebut saja, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendapat nomor urut dua dari KPU saat pengundian.
Rapen juga menyebut, saat sedang melakukan pose dua jari, orang yang diduga Jokowi itu sedang berada di dalam mobil dengan plat nomor RI 1, yang artinya menggunakan fasilitas negara.
“Jadi Joko Widodo pada saat itu, berada di mobil yang merupakan fasilitas negara, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan,” katanya.
Rapen menuturkan jika mengacu pada Pasal 548 UU Pemilu, Jokowi bisa terkena pidana dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp36 Juta, lantaran dianggap menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres.
“Pose dua jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan cawapres,” ucapnya.
Dalam pengaduan ini relawan Ganjar-Mahfud membawa sejumlah alat bukti seperti artikel dan video pemberitaan yang telah dipublis di media massa.
“Itu yang kami minta hari ini agar bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo,” tegasnya.
Dalam foto yang ditunjukan oleh Rapen, sosok pria yang diduga Jokowi ini tertangkap kamera sedang mengacungkan dua jari dri dalam mobil dengan plat RI 1.
Rapen yakin dua alat bukti yang dibawanya saat ini sudah cukup untuk bisa menjerat Jokowi atas laporannya.
“Kami rasa cukup ya, karena harusnya begini-begini kan menimbulkan kegaduhan dan sudah viral,” ucapnya.
Sebagai seorang kepala negara kata Rapen, Jookowi seharusnya bisa menjaga netralitas jelang Pilpres 2014. Apalagi dalam pesta demokrasi kali ini putra sulung Jokowi menjadi pesertanya.
Selain itu ia juga mendesak Bawaslu agar bisa mengambil keputusan atas aksi yang dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
“Jangan sampai berita ini dibiarkan mengembang. Kalau memang benar, kan tinggal dipanggil saja yang terkait, Joko Widodo, harus dipanggil,” ucapnya.
TERPOPULER
