Budisatrio Tegaskan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Adalah Tanggungjawab Pemerintah

Suara.com - Menjelang debat Pilpres terakhir 4 Februari yang salah satunya akan membahas mengenai kesejahteraan sosial, Komandan Tim Komunikasi Bravo TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono menggarisbawahi ulang komitmen Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut untuk mengambil tanggungjawab menjamin kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

“Sesuai dengan yang juga sudah disampaikan Pak Prabowo, TKN Prabowo Gibran juga akan terus menyampaikan lagi bahwa kesejahteraan petani dan nelayan harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar,” jelas Budisatrio kepada wartawan, Kamis, (1/2/2024).

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, Pimpinan Komisi IV DPR RI yang membawahi bidang pertanian dan maritim ini menjelaskan Prabowo Gibran sudah menyiapkan beberapa langkah strategis dan praktis yang akan diambil.

“Di visi misi Prabowo Gibran bisa di-cek program prioritas nomor 12, Asta Cita ke-2 bagian 2 Swasembada Pangan dan bagian 8 tentang Ekonomi Biru. Ini didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan kita,” jelasnya.

Hal pertama yang harus dilakukan, menurut Budisatrio, adalah menghapus kredit-kredit macet di tingkat petani dan nelayan kecil.

“Hal yang pertama kita lakukan adalah pemutihan utang. Prabowo Gibran akan menghapus kredit-kredit macet dari petani dan nelayan kecil. Beban mereka harus diangkat terlebih dahulu, agar kemudian bisa lebih bisa berusaha untuk kesejahteraan mereka sendiri,” jelasnya.

Selanjutnya hal yang kemudian digarisbawahi oleh Budisatrio untuk kesejahteraan petani adalah menjamin ketersediaan pupuk, kepemilikan lahan dan menjamin harga panen dari petani.

“Kartu Tani yang sekarang bermasalah, terutama Jawa Tengah, dalam akan kita evaluasi total demi menciptakan akses langsung pupuk dan benih kepada petani. Kredit kepemilikian lahan juga akan kita kembangkan agar petani memiliki lahannya sendiri,” jelas Budisatrio.

“Yang penting juga adalah jaminan harga panen dan penurunan biaya produksi. Kita akan menjamin harga pembelian pemerintah dari panen harus memberikan minimal sekali 30 persen keuntungan. Soal biaya produksi, Prabowo Gibran juga akan menurunkan bunga bank bagi yang membutuhkan kredit modal, serta penjaminan ketersediaan pupuk, obat, dan pestisida harus langsung ke petani. Jangan banyak perantara," lanjutnya.

Terkait kesejahteraan nelayan, Budisatrio menjelaskan, hampir semua fasilitas kesejahteraan sosial untuk petani juga tersedia bagi nelayan.

“Selain semua kartu kesejahteraan sosial yang sama dengan petani, nelayan secara khusus juga mendapatkan kredit usaha nelayan dan kredit usaha pesisir. Selain itu juga akan ada fasilitas cold storage di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan,” jelasnya.

Budisatrio menegaskan, Prabowo Gibran akan berupaya mengembalikan kedaultan Indonesia sebagai poros maritim, memastikan sarana dan prasarana yang unggul tersedia untuk nelayan Indonesia.

“Kita juga akan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, terluar, dan kawasan pesisir. Juga akan ada armada perikanan untuk melayani zona ZEE dengan skema kemitraan, sehingga nelayan bisa mendapatkan modal dan kapal yang lebih besar,” terang Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.

“Dan salah satu yang paling penting juga adalah petani dan anak nelayan akan kita prioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa S1 sampai S3. Bukan agar mereka berhenti jadi petani dan nelayan, tapi agar kemudian bangga menjadi anak nelayan dan petani dan mau mengembangkan potensi kita di sektor pertanian dan perikanan,” lanjutnya.

Dengan sederetan langkah kebijakan tersebut, Budisatrio meyakini kesejahteraan petani dan nelayan akan semakin meningkat dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya.