Suara.com - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menanggapi maraknya akademisi yang mengkritik Presiden Joko Widodo karena pemerintahannya dianggap telah melakukan banyak tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara, yaitu Pilpres 2024.
"Ya kampus-kampus itu berbicara setelah menangkap apa yang terjadi di masyarakat," ujarnya kepada wartawan setelah menghadiri Sarasehan DPD RI Bersama Capres 2024, di Jakarta, Jumat, (2/2/2024).
Anies sendiri mengaku sudah sejak lama pihaknya menggaungkan ketidaknetralan yang tengah terjadi menjelang Pilpres 2024. Ia berulang kali menekankan pemerintah untuk menjaga netralitas agar proses penyelenggaraan negara tetap berjalan adil.
"Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor,"imbuhnya.
Anies menilai, petisi dari para akademisi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap demokrasi di negeri ini. Ia pun mengaku senang bahwa akademisi tidak tinggal diam menyaksikan kondisi kenegaraan di Indonesia saat ini.
"Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli, kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa," katanya.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu lantas menegaskan kembali bahwa inilah saatnya masyarakat Indonesia menentukan, apakah negara ini akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan. Dengan adanya petisi dari para akademisi, Anies pun yakin Indonesia akan tetap terjaga sebagai negara hukum.
"Saya berkeyakinan insyaallah kita akan bisa menjaga untuk menjadi negara hukum," tutupnya.
TERPOPULER
