Suara.com - Sebanyak 15 pimpinan KPK periode 2003-2019 menyoroti pembagian bantuan sosial atau bansos oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang gencar dilaksanakan menjelang Pemilu 2024. Mereka meminta tata kelola pembagiannya diperbaiki agar tepat sasaran.
Desakan itu mereka sampaikan dalam pesan moral kepada presiden dan seluruh penyelenggara negara.
"Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat (by name-by address)," kata Basaria Panjaitan, salah satu mantan pimpinan KPK yang membacakan pesan mereka di Gedung C1 KPK Jakarta.
Mereka menilai pembagian bansos yang dilaksanakan belakangan ini tidak lagi berpegang pada prinsip good governance.
"Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance," kata Basaria.
Dalam pesannya juga, mereka meminta kepada Presiden Jokowi dan penyelengara negara untuk menghindari konflik kepentingan.
"Menghindari segala benturan kepentingan, karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi," ujar Basaria.
Tak lupa mereka juga mengingatkan Polri, TNI dan Kejaksaan untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.
"Khususnya aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan) dan TNI diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden/calon wakil presiden/calon legislatif tertentu," ujar Basaria.
Adapun 15 pimpinan KPK periode 2003-2019 yang memberikan pesan ke Jokowi dan penyelenggara negara, yakni Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqodas, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, dan Bibit Samad Rianto.
Kemudian Mas Achmad Santosa, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Adnan Pandu Praja, Mohammad Jassin, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar.
TERPOPULER
