Suara.com - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan alur pelaporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Menurutnya, setiap laporan terkait pelanggaran Pemilu harus melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal ini disampaikan Djuhandhani berdasar Pasal 454 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 453 Ayat 3 tersebut dijelaskan: Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
“Berdasarkan hal tersebut, dimaknai satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu adalah Bawaslu,” kata Djuhandhani kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).
Sentra Gakkumdu, kata Djuhandhani, terdiri dari unsur Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, mereka akan menindaklanjuti setiap lapor dengan melakukan pengkajian untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pelanggaran Pemilu.
“Kemudian melalui mekanisme Bawaslu, jika perkara tersebut adalah dugaan etik maka diteruskan ke DKPP. Jika pelanggaran administrasi maka akan diselesaikan oleh Bawaslu dan jika termasuk pelanggaran undang-undang lainnya maka akan diteruskan ke instansi yang berwenang,” jelas Djuhandhani.
“Jika laporan ternyata pelanggaran pidana maka, berdasarkan Pasal 476 UU 7 tahun 2017 diteruskan ke Polri,” imbuhnya.
Djuhandhani menyampaikan bahwa mekanisme pelaporan ini perlu diketahui publik karena kekinian masih dalam momen rangkaian tahapan Pemilu.
Dia juga menegaskan Polri akan menindaklanjuti investigasi laporan dugaan pidana terkait Pemilu sesuai rekomendasi Bawaslu.
“Tidak ada laporan pelanggaran pidana pemilu yang langsung disampaikan oleh masyarakat ke Polri, tanpa melalui Bawaslu,” pungkasnya.
TERPOPULER
