REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbicara soal posisi partainya pasca Pemilu 2024. PDIP memiliki dua pilihan yakni bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi.
Puan memang tidak memberikan jawaban secara tegas mengenai posisi PDIP pasca pesta demokrasi digelar.
Ia hanya menyampaikan, masih banyak waktu bagi PDIP memutuskan posisinya sampai pelantikan presiden dan wakil presiden yang digelar pada Oktober 2024 mendatang.
"Masih lama. Oktober masih lama, sabar," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Baca Juga:
Pernyataan Puan lantas memancing wartawan untuk kembali meminta penegasannya.
Wartawan kembali menanyakan soal kemungkinan PDIP malah bergabung ke kubu Prabowo-Gibran di pemerintahan selanjutnya.
Lagi-lagi, putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tersebut Puan meminta semua pihak bersabar.
"Masih lama," tuturnya.
Baca Juga:
Puan Bukber di Rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran, Membelot dari PDIP? Begini Kata Hasto
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai jika PDIP berkenan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau pemerintahan ke depan, maka Prabowo Subianto disebutnya akan sangat terbuka.
"Jadi kalau PDIP berkenan bergabung, yang saya tangkap, Pak Prabowo tentu akan sangat welcome," kata Habiburokhman dikutip Jumat (29/3/2024).
Ia menegaskan, jika pihaknya memang memiliki opsi untuk membuka diri terhadap parpol-parpol lain.
Baca Juga:
Prabowo Bertemu Megawati Sehabis Lebaran? Puan Kasih Isyarat Begini
Apalagi, kata dia, demi mengantarkan Indonesia Emas 2045 tak bisa sendirian. Menurutnya, hal itu memerlukan kekuatan yang besar.
"Selain dengan Koalisi Indonesia Maju, kita kembali kooperasi, kembali bekerja sama bagaimana mengisi pembangunan ini mendorong capaian target-target kita sebagai bangsa dan negara yaitu Indonesia Emas 2045. Yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk sebanyak mungkin parpol-parpol," ungkapnya.
Sementara ketika disinggung omongan Ganjar Pranowo yang menolak jika ditawaro jadi menteri, Habuburokhman mengatakan, tawaran menteri tidak mungkin langsung ke individu tapi lewat partai.
"Kalau di sistem kita ini, kan seorang kader partai politik mungkin menjadi menteri apabila ada komunikasi dengan partai politiknya," ujarnya.
"Tidak mungkin misalnya Mas Ganjar kan kader PDIP. Kita tawarkan langsung ke beliau, nggak mungkin juga," sambungnya.
TERPOPULER
