Hasto Tuding Jokowi Ingin Rebut Kursi Megawati di PDIP, Reaksi Puan Maharani Cuma Geleng-geleng

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani hanya memberikan gestur menggeleng-gelengkan kepalanya usai ditanya soal penyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal upaya Presiden Jokowi mengakuisisi kursi Ketua Umum PDIP. 

Awalnya awak media diberikan kesempatan bertanya kepada Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna penutupan masa sidang sebelum Hari Raya Idul Fitri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024). 

Baca Juga:

Jengah dengan Perilaku Sekjen PDIP, Gibran: Pak Hasto Lagi Ya? Nggak Perlu Ditanggapi

Salah seorang awak media bertanya soal pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi pernah berupaya mengakuisisi kursi Ketum PDIP dengan menugasi seorang menteri. 

Soal Usulan Jokowi dan Kapolri Dihadirkan di Sidang MK, Begini Kata Mahfud MD

Namun, bukannya menjawab secara detil mengenai hal tersebut. Puan hanya menunjukan gesturnya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. 

Kendati begitu, ia tak menjelaskan apa yang dimaksud gesturnya tersebut. 

Jokowi Utus Menteri 'Power Full Bujuk Mega

Hasto PDIP sebelumnya, mengungkapkan, jika Presiden Jokowi sempat menugasi seorang menteri untuk membujuk Megawati turun dari singgasananya sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Bujukan itu agar Jokowi bisa memimpin PDIP ke depannya. 

Hal itu diungkapkan Hasto dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). 

Awalnya Hasto menyampaikan, jika kejadian tersebut terjadi jauh beberapa bulan sebelum Pemilu. Jokowi disebut menugasi seorang menteri yang power full, untuk bertemu Pakar Otonomi daerah Ryaas Rasyid. 

Ryaas kemudian, disebut Hasto, ditugasi oleh seorang menteri itu untuk membujuk Megawati agar mau memberikan singgasananya kepada Jokowi. Hasto menceritakan hal itu saat menyinggung Jokowi sedang mencari kendaraan politik usai tak lagi menjabat. 

Hasto Bongkar Upaya Jokowi Akuisisi Kursi Ketum PDIP, Andreas Hugo Tak Terkejut: Siapa Sih yang Gak Mau?

"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh presiden Jokowi," kata Hasto. 

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada pak Jokowi," sambungnya. 

Menurut Hasto, bujukan itu dilakukan agar Jokowi mendapatkan kendaraan politik untuk puluhan tahun ke depan. 

"Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," tuturnya. 

Hasto lantas menyampaikan, sudah banyak saksi lainya juga menyampaikan hal serupa. Terlebih juga akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik saat ini. 

"Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan partai Golkar dan PDIP," katanya. 

Untuk itu, adanya hal tersebut harus diperhatikan. Menurutnya, hal itu juga perlu diwaspadai lantaran terjadi akibat saripati kecurangan dalam sejumlah pemilu. 

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71, yang menurut saya 71 aja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkasnya.