Suara.com - Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris menilai rumor yang menyebutkan bantuan sosial (bansos) dipakai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli suara pemilih dalam Pilpres 2024 adalah sebuah fitnah.
Hal itu disampaikan Hotman setelah mendengar pemaparan dari empat menteri kabinet Jokowi yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismahrini dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Juga:
Hakim MK Ungkit Momen Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Timbulkan Fitnah dan Curiga
Hakim MK Cecar Menko Airlangga soal Efek Bansos buat Golkar: Naik Pesat Suaranya
Keempat menteri itu menjelaskan secara rinci tentang kebijakan bansos yang dilakukan oleh pemerintah.
"Justru yang naik itu adalah perlinsos (pelindungan sosial) yang minyak pupuk BPJS yang itu semua tidak bentuk cash. Jadi bukan bahwa bansos naik dipakai jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah-fitnah, pepesan kosong belaka," kata Hotman dalam jumpa pers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2024).
Tak tanggung-tanggung, Hotman bahkan meminta kuasa hukum dari kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud untuk pulang lantaran permohonannya terkait sengketa Pilpres 2024 sudah banyak yang tidak terbukti.
"Makanya saya bilang udah lah kuasa hukum 01-03 pulang aja, pulang aja, pepesan kosong mulu lu omongin," ucap Hotman.
Baca Juga: Hakim MK Ungkit Momen Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Timbulkan Fitnah dan Curiga
Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan anggaran perlinsos yang dikeluarkan oleh pemerintah paling banyak dipergunakan untuk subsidi BBM.
Airlangga menjelaskan anggaran perlinsos paling besar bukan untuk bansos.
Baca Juga:
Sidang Sengketa Pilpres Ungkap Fakta Baru, Risma Tak Pernah Usulkan Bansos El Nino ke Sri Mulyani
Di Sidang MK, Risma Bongkar Persoalan Penyaluran Bansos
"Anggaran perlinsos yg terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada tahun 2024," kata Airlangga di ruang sidang MK, Jumat.
