Suara.com - Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris mengaku bahwa keterangan empat menteri dalam sidang sengketa Pilres 2024 hari ini mampu mematahkan dalil kubu Anies-Cak Imin (AMIN) dan kubu Ganjar-Mahfud MD selaku penggugat.
Hal itu disampaikan Hotman di sela sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tadi Menteri Keuangan sudah mengatakan APBN dengan angka yang segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran," kata Hotman di Gedung MK, Jakarta Pusay, Jumat (5/4/2024).
Baca Juga:
Hotman Paris Koar-koar di MK: Bansos Dipakai Jokowi Beli Suara Itu Pepesan Kosong!
Hakim MK Ungkit Momen Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Timbulkan Fitnah dan Curiga
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap mematahkan dalil bahwa Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana besar untuk bansos dengan tujuan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
"Ternyata (anggaran bansos) tidak naik Ibu Risma (Menteri Sosial) tadi mengatakan justru bansos tidak naik di 2023-2024 bansos tidak naik," ujar dia.
Selain itu, Hotman juga menilai dalil pemohon lainnya seperti kecurangan melalui penunjukkan penjabat kepala daerah, data anomali pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), hingga pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri tidak dapat dibuktikan.
"Makanya saya bilang sudahlah kuasa hukum 01 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) pulang saja, pulang aja, pepesan kosong mulu lu omongin," tandas Hotman.
Sebelumnya diberitakan, empat menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.
"Kepada para pihak perlu disampaikan hari Jumat akan dicanangkan pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan oleh MK," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat hakim, ada empat menteri yang dihadirkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Majelis juga menghadirkan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jadi lima yang penting didengarkan oleh Mahkamah, bukan berarti kita mengakomodir permintaan pemohon satu dan dua," ujar Suhartoyo.
TERPOPULER
