Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai asal anggaran untuk kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun 2024 sebagaimana ditanyakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Menurut Sri Mulyani, anggaran kunjungan kerja Jokowi di awal 2024, tepatnya pada Januari dan Februari saat masa kampanye Pipres 2024 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.
Baca Juga: Ditanya Soal Frasa 'Penugasan Presiden', Menko PMK Ngaku Sering Diberi Tugas Di Luar Tupoksi
"APBN 2024 yaitu UU nomor 19 tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76/2023, itu sudah terbit perpres nya pada bulan November 2023, jadi sebelum tahun anggaran di mulai Perpres sudah selesai," kata Sri di ruang sidang MK, Jakarta Pusat.
Bahkan, kata dia, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara simbolik oleh Jokowi kepada para menteri dan kepala daerah pada 29 November 2023.
"Dengan demikian, seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari," ujar Sri.
"Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, berasal dari transfer ke pemerintah daerah," sambungnya.
Baca Juga: Hakim MK Curiga Presiden Jokowi Cawe-cawe, Saat Tanya Ini ke Menko PMK
Diberitakan sebelumnya, empat menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.
"Kepada para pihak perlu disampaikan hari Jumat akan dicanangkan pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan oleh MK," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat hakim, ada empat menteri yang dihadirkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Majelis juga menghadirkan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jadi lima yang penting didengarkan oleh Mahkamah, bukan berarti kita mengakomodir permintaan pemohon satu dan dua," ujar Suhartoyo.
Menurut dia, mengatakan pemanggilan itu berdasarkan kebutuhan dari Mahkamah. Dia menegaskan nantinya pihak terkait, termohon, dan pemohon tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP.
TERPOPULER
