Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan anggaran Pilkada 2024 yang sudah terealisasikan baru mencapai 40 persen.
Tito menjelaskan anggaran penyelenggaraan pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada.
Menurut Tito, 514 pemerintah daerah (pemda) sudah menandatangani Naskah Penerima Hibah daerah (NPHD) sebagai bentuk komitmen memberikan dana hibah pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.
Di sisi lain, penandatangan komitmen NPHD ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah sudah dilakukan 516 pemda atau 95,56 persen.
Tito menegaskan pihaknya sudah berusaha sejak 2022 agar NPHD tersebut bisa segera ditandatangani pemda. Namun, dia menyebut baru 40 persen anggaran yang terealisasi.
"40 persen diberikan di Tahun Anggaran 2023 dan kemudian sisanya 60 persen di Tahun Anggaran tahun ini," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024).
"Tugas kami adalah ngejar-ngejarin daerah supaya anggaran untuk KPU daerah, Bawaslu daerah, semuanya sudah (bisa) di-deliver semua," tambah dia.
Adapun NPHD untuk KPU daerah mencapai Rp20,682 triliun sedangkan untuk Bawaslu daerah sebanyak Rp6,308 triliun. Tito menyebut angka itu belum termasuk anggaran untuk TNI-Polri terkait keamanan Pilkada 2024.
Jika semua anggaran sudah cair, kata mantan Kapolri itu, penyelenggara pemilu dapat lebih percaya diri dalam menggelar pilkada.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024: Mendagri Setor 207 Juta Data Potensial Pemilih ke KPU
Untuk itu, dia berharap sisa anggaran yang belum terealisasi bisa dicairkan oleh pemda maksimal pada Juni mendatang.
"Karena teman-teman KPU daerah, mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya. Bawaslu juga demikian, dan TNI-Polri juga perlu melakukan persiapan persiapan," tandas Tito.
