REGIONAL:
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP soal perolehan suaranya di Provinsi Jambi.
Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang lanjutan sengketa Pileg 2024 dengan sidang pembacaan putusan dismissal.
“Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa format permohonan PPP tidak sesuai dengan hukum acara MK.
Sebab, Mahkamah menilai terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum permohonan, serta penulisan petitum permohonan yang bertentangan dengan hukum acara MK.
Selain itu, lanjut Arif, Mahkamah menilai terdapat ketidaksesuaian antarpetitum yang disampaikan pada permohonan PPP.
Terlebih, PPP tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal locus serta pada tingkat rekapitulasi mana terjadinya pengurangan maupun penambahan suara dimaksud.
“Ketiadaan uraian demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan karenanya Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan apa yang sesungguhnya dihadapi oleh Pemohon, apalagi untuk memeriksa permohonan lebih lanjut,” tutur Arief.
Lebih lanjut, Arief mengatakan pihaknya juga menemukan fakta bahwa terdapat pertentangan satu sama lain dalam petitum yang dimohonkan oleh PPP.
“Pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sementara pada petitum angka 3.1, Pemohon meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon bagi PPP dan Partai Garuda untuk pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024,” ujar Arief.
“Namun demikian, pada petitum angka 3.2 sampai dengan angka 3.5, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Dapil Provinsi Jambi I, DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 1, dan DPRD Kota Jambi Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5 pada beberapa TPS yang diuraikan secara rinci oleh Pemohon dalam petitumnya,” tambah dia.
Untuk itu, ketiga petitum yang bersifat kontradiktif menyebabkan tidak diajukannya dalam satu kesatuan petitum secara kumulatif karena masing-masing petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.
“Seharusnya petitum angka 3.1 yang meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan petitum angka 3.2 sampai dengan 3.5 yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang diajukan secara alternatif,” tegas Arief.
Dengan petitum PPP yang bersifat kumulatif dan kontradiktif, dia menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya dimintakan oleh PPP sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara.
“Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur,” tutur Arief.
Sekadar informasi, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Setelah majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait, sidang sengketa Pileg 2024 dilanjutkan dengan agenda putusan dismissal.
TERPOPULER