Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Samsul Hidayat menegaskan bahwa Golkar tidak ingin menjadi Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2024 mendatang.
Samsul menegaskan, Golkar sudah komitmen sejak dulu untuk bertarung di Pilkada dalam memenangkan kursi Bupati Bogor.
"Iya, karena sesuai dari awal, bahwa Golkar memposisikan diri di F1 bukan F2," kata dia belum lama ini kepada Suara.com.
Ia bahkan menegaskan penjajakan koalisi dengan partai lain pun tidak membahas soal bupati atau wakil Bupati Bogor.
"Ini yang nanti kita tawarkan kepada partai-partai dalam menentukan sikap (Wakil Bupatinya), nanti Juli. Kita juga gak mau nentuin orang," tegas dia.
Soal rekomendasi partai yang dipermasalahkan Fungsionaris DPP Golkar Sulhajji Jompa, Samsul Hidayat menegaskan bahwa surat tugas DPP terhadap Jaro Ade merupakan tanda diberikannya rekomendasi untuk Jaro Ade jadi Bupati Bogor.
"Surat perintah itu dapat diberikan kepada beberapa orang, itu sebagai bahan evaluasi DPP menentukan, ketika surat perintah itu diturunkan kepada satu orang, otomatis terbit rekomendasi dengan nama yang sama. Sebetulnya ini hanya masalah tahapan saja dalam mekanisme," jelas dia.
"Dengan keluarnya surat perintah itu sudah titik, bukan koma," tegas dia.
Samsul Hidayat bahkan enggan memberikan komentar potensi koalisi dengan Gerindra yang memiliki kursi terbanyak, dan bisa mencalonkan F1 sendiri dengan 12 kursi DPRD Kabupaten Bogor yang dimiliki partai besutan Prabowo Subianto itu.
Baca Juga: Gerindra Usung Marshel Widianto di Pilwalkot Tangsel, Golkar Siap Merapat?
Sekedar informasi, dua kader Partai Golkar Sulhajji Jompa dan Ade Ruhandi berebut rekomendasi dari partai untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sulhajji usai menghadiri diskusi serial "Cetak Biru Kabupaten Bogor" yang diselenggarakan Lembaga Studi Visi Nusantara mengungkapkan hingga saat ini partai berlambang pohon beringin itu belum mengeluarkan rekomendasi.
Sehingga, ia menilai Ade Ruhandi alias Jaro Ade salah kaprah telah menganggap mendapatkan mandat dari partai untuk melenggang di Pilkada 2024.
"Sebenarnya bukan rekomendasi, yang ada surat tugas, jadi partai itu mengeluarkan penugasan untuk bekerja dan Jaro Ade menerima beban itu," kata Sulhajji.
Menurut dia, Partai Golkar bahkan belum mengeluarkan keputusan apapun untuk Pilkada pada November 2024.
"Kan itu baru mengeluarkan surat tugas. Kalau di dalam sebuah perjuangan ada orang yang ditugaskan tapi yang berjuang juga dibebaskan, kan enggak ga ada larangan untuk kebaikan untuk mengangkat citra partai," tuturnya.
