Suara.com - Upaya pasangan Bakal Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jalur independen masih berlanjut. Setelah sempat dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memenuhi syarat dalam verifikasi dokumen administrasi, kini Dharma-Wardana dapat nafas tambahan.
Sebab, kini KPU memberikan waktu tambahan bagi Dharma-Wardana untuk memperbaiki dokumen pendaftaran. Hal ini diputuskan setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI melakukan mediasi terhadap KPU dan Dharma-Wardana.
Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan pihaknya telah memfasilitasi mediasi ini setelah gugatan disampaikan oleh pihak Dharma-Wardana.
"Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta tadi sore telah membacakan putusan hasil kesepakatan para pihak pada sidang terbuka. Para pihak akan menindaklanjuti dan tunduk terhadap kesepakatannya," ujar Benny kepada wartawan, Jumat (28/6/2024).
Dengan adanya penambahan waktu ini, maka Dharma-Wardana bisa memperbaiki ratusan ribu identitas pendukung yang menjadi syarat cagub-cawagub independen.
"KPU DKI sepakat memberikan kesempatan kepada Pemohon melakukan unggah data yang berstatus belum memenuhi syarat (BMS) pada tahapan verifikasi administrasi awal," ucap Benny.
Paslon Jalur Independen
Diketahui, sebanyak 505.924 dukungan KTP warga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). KPU pun memberi waktu kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana selama 1x24 jam yang dimulai sejak diterbitkan surat pemberitahuan pembukaan akses Silon.
Sebelumnya, KPU DKI Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak memenuhi syarat administrasi perbaikan dokumen pendukung pencalonan dalam pilkada. Dari dokumen yang diajukan, jumlah yang memenuhi syarat tak mencapai jumlah batas minimal.
“Dari 1.229.777 data yang diunggah ke Silon (Sistem Informasi Pencalonan), sebanyak 447.469 dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 782.308 tidak memenuhi syarat (TMS)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya.
Dody menyebutkan adapun jumlah dukungan memenuhi syarat (MS) ini masih kurang dari dukungan minimal, yakni sebanyak 618.968 orang yang telah ditetapkan sehingga status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
KPU Provinsi DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi administrasi perbaikan ke satu sejak 9 Juni sampai 18 Juni 2024 melalui Silon.
Tahapan verifikasi administrasi perbaikan adalah tahapan melakukan pengecekan keabsahan dan kebenaran dokumen syarat dukungan baik surat pernyataan dukungan, KTP elektronik, kesesuaian data yang di input di Silon maupun surat pernyataan identitas bagi pendukung yang pada KTP elektronik memiliki status pekerjaan sebagai anggota TNI, Polri, ASN, perangkat desa maupun usia belum 17 tahun namun sudah kawin.
Sementara itu, Kun Wardana menegaskan tidak terpenuhinya syarat dukungan KTP warga pada ia dan Dharma bukan karena jumlah dukungan belum tercapai. Dharma-Kun kesulitan memasukkan data dukungan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) milik KPU.
"Ada tiga hal yang jadi kendala kami. Pertama adalah kendala di aplikasi Silon itu sendiri, kedua adalah downtime dari server Silon, dan ketiga adalah waktu karena jumlah data yang begitu besar," urai Kun.
"Jadi di aplikasi Silon ini, kami mengalami kerugian waktu dalam upload. Karena tidak ada tombol dalam mengunggah data, memutakhirkan data, atau menambah data, dalam waktu yang cukup lama," tambahnya.
