Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman kembali bersuara terkait dengan kontroversi niat cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirinya mengatakan bahwa sebagai kepala negara, Jokowi tak boleh mempengaruhi pesta demokrasi. Namun sebagai masyarakat biasa hal tersebut tetap boleh dilakukan.
Benny meminta mantan gubernur tersebut untuk tahu diri agar tak memobilisasi sejumlah lembaga pemerintahan untuk memenangkan jagoannya sendiri di Pilpres 2024.
"Silahkan saja Presiden Jokowi punya preferensi utk Pilpres 2024. Namun jangan pernah cawe2, jangan pernah mobilisasi TNI, POLRI, BIN, KPU, ASN, Kepala Daerah, dan pengusaha," cuitnya dalam Akun Twitter Pribadinya @BennyHarmanID, Senin (05/06/2023).
Selain itu, salah satu wakil rakyat ini juga minta keadilan, yakni tak adanya penjegalan terhadap oposisi dari pemerintahan dalam jalannya pesta demokrasi.
Hal tersebut kata Benny, bukan saja tidak etis namun juga sebuah bentuk kejahatan kepada nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Jokowi diminta menyerahkan pilihan pemimpin selanjutnya kepada masyarakat.
"Biarlah rakyat menentukan pemimpinnya, kewajiban presiden adalah menjaga dn menciptakan iklim yg sehat agar pilihan rakyat dilakukan secara bebas dn rahasia," lanjutnya.
Sebelumnya, Jokowi secara terbuka mengumumkan niatnya untuk 'cawe-cawe' demi kemajuan bangsa dan negara, dengan penekanan pada arti positif dari frasa tersebut.
"Meski saya akan cawe-cawe, saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," ungkap Jokowi.
Jokowi menjelaskan, cawe-cawe tersebut berfokus pada Pemilu 2024. Beliau mengemukakan, Indonesia memiliki tenggat waktu 13 tahun untuk bertransformasi menjadi negara maju. Jokowi menekankan pentingnya pemilihan presiden mendatang untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.
"Untuk bisa mencapai tujuan itu, kita sangat tergantung pada calon presiden di masa depan yang akan mampu membawa Indonesia ke next level. Karena alasan inilah saya akan cawe-cawe," katanya di Istana Negara pada Senin (29/5/2023).