Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet menyayangkan tak adanya pelibatan publik dalam perumusan aturan ekspor pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirinya mengatakan bahwa hal ini mengkhawatirkan, terlebih kebijakan tersebut berpotensi besar untuk merusak ekosistem laut di Indonesia.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menyebut kebijakan tersebut seperti buru-buru dibuat bahkan "ujug-ujug" ada tanpa adanya angin pemberitahuan sebelumnya.
“Saya tidak melihat ada (penyusunan) RPP yang melibatkan publik. Kami tahu-tahunya kan langsung muncul PP, biasanya RPP juga minimal angin-angin sayup denger lah," ucap Slamet, dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara Liberte, Rabu (14/6/2023).
Tak hanya itu, karena tak adanya transparansi tersebut, dirinya mencurigai adanya penumpang gelap dalam perumusan kebijakan ekspor pasir laut.
Terlebih tak adanya keseriusan pemerintah dalam merumuskan hal tersebut dengan menghadirkan akademisi guna memberikan masukan terkait masalah lingkungan yang bisa ditimbulkan lewat pengerukan pasir itu.
“Sehingga betul-betul transparansi ada Pak. Apakah sudah dilakukan yang disampaikan bahwa dengan apa dengan alat yang canggih waktu itu juru bicaranya, tidak akan merusak, jurnalnya mana? sehingga kami kan posisinya kami akan memberikan dukungan kalau ini memang menghadirkan PNBP,” tuturnya.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan ekspor pasir laut tak hanya akan berefek positif terhadap perekonomian dari Indonesia.
Pejabat negara ini juga menyebut bahkan kebijakan ini juga akan melindungi kesehatan dari ekosistem laut tanah air. Katanya, pengerukan pasir hasil sedimentasi bisa mencegah kerusakan terumbu karang dan padang lamun.
"Itulah filosofi PP, ini barang yang merusak lingkungan. Kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan. Inilah yang kita ambil," ungkap Trenggono.
TERPOPULER
