REGIONAL:
Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak menghukum Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melalui putusan sistem proporsional terbuka.
MK diketahui menolak uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung MK Jakarta dan disiarkan melalui kanal YouTube resminya, Kamis (15/6/2023).
Menanggapi hal tersebut, Rocky justru menilai putusan MK tersebut merupakan bentuk sikap Presiden Jokowi untuk menghukum Megawati.
Persaingan antara dua king maker tersebut tidak bisa ditutupi kendati keduanya berada di partai yang sama yaitu PDIP.
“Kelihatannya Pak Jokowi kasih sinyal bahwa dia mau menghukum Ibu Mega. Kelihatannya begitu. Saya mau ucapkan itu secara terus terang aja karena ini kan persaingan yang tidak mungkin ditutup-tutupi,” ujar Rocky, dikutip Suara Liberte dari kanal YouTube pribadi pada Jumat (16/6/2023).
Tidak hanya itu, ahli ilmu filsafat ini juga menilai Presiden Jokowi melecehkan PDIP dengan merendahkan proposal sistem proporsional tertutup yang diajukannya.
“Ada keuntungan yang hendak diambil oleh Jokowi yaitu dengan sebetulnya mau melecehkan proposal PDIP kan. Kan itu penanda bahwa Jokowi tetap punya kartu untuk merendahkan proposal PDIP,” ujar Rocky.
Sementara itu, sebelumnya sebanyak 8 partai politik di parlemen dengan tegas menolak penggunaan sistem proporsional tertutup. Adapun satu partai tersisa yaitu PDI Perjuangan (PDIP) mendukung penggunaan sistem proporsional tertutup.
TERPOPULER
