Efek Blusukan Jakarta, Ganjar Pranowo Jadi Terancam Sorotan Tajam dari KPK

Suara Liberte

Senin, 03 Juli 2023 | 07:20 WIB
Efek Blusukan Jakarta, Ganjar Pranowo Jadi Terancam Sorotan Tajam dari KPK
Ganjar Pranowo (Suara.com/Bagaskara)

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti tak adanya aturan yang solid terkait dengan sikap maupun etika yang seharusnya dimiliki oleh pejabat negara di Indonesia.

Hal ini menyusul aksi blusukan yang dilakukan oleh sejumlah elite politik dalam pemerintahan, paling disoroti adalah bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di DKI Jakarta.

Selain menyayangkan aksi blusukan yang diwarnai dengan unjuk kekuatan dari politikus tersebut, dirinya mempertanyakan dari mana sumber dana langkah tersebut, apalagi sampai dibarengi dengan pembagian sembako. 

"Ganjar itu dibiayai sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan dibiayai sebagai capres. Karena  itu dari mana biaya yang dikeluarkannya untuk jalan-jalan ke sana ke sini lalu bagi-bagi sembako juga," ungkapnya Refly, dikutip Senin (03/070/2023).

Refly mengatakan mungkin bakal calon presiden tersebut bisa saja mengeluarkan uangnnya sendiri dalam rangka blusukan, namun ia ragu mengingat jumlah harta kekayaan dari Ganjar.

Kemungkinan lainnya adalah blusukan tersebut menggunakan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jawa Tengah. Jelas hal ini jika benar adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir adalah biaya dari pihak ketiga yang justru merupakan hal paling buruk yang bisa dilakukan oleh Ganjar.

Refly mengatakan jika blusukan hingga pembagian sembako ini dilakukan oleh biaya dari pihak ketiga, maka hal ini sudah bisa masuk dalam kategori gratifikasi dan bisa diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau misalnya uang pihak ketiga, itu namanya gratifikasi, maka harus dilaporkan ke KPK," ungkap dari Refly Harun.

Sebelumnya, Bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mematik kontroversi lewat blusukan ke pasar Anyar Bahari, Warakas, Jakarta Utara, Sabtu, 25 Juni 2023.

Hal ini karena dirinya melakukan tindakan yang dinilai melanggar etika pejabat publik, meski begitu politikus ini mengaku melakukan aksi menelepon pemerintahan setempat demi membantu masyarakat di DKI Jakarta.

"Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?" ujar Ganjar, Minggu (25/6/2023).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Deklarasikan Dukungan Ganjar Pranowo, KAPT Optimistis Sumbang 80 Persen Suara di Soloraya

Deklarasikan Dukungan Ganjar Pranowo, KAPT Optimistis Sumbang 80 Persen Suara di Soloraya

Surakarta | Minggu, 02 Juli 2023 | 20:41 WIB

1.500 WNI di Hongkong Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024

1.500 WNI di Hongkong Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024

News | Minggu, 02 Juli 2023 | 20:17 WIB

CEK FAKTA: Presiden Jokowi Sahkan Ahok Jadi Ketua KPK yang Baru

CEK FAKTA: Presiden Jokowi Sahkan Ahok Jadi Ketua KPK yang Baru

Liberte | Minggu, 02 Juli 2023 | 19:37 WIB

Terkini

Gagal Masuk Negeri? Jangan Cemas, 800 Lebih Sekolah Swasta di Banten Kini Gratis

Gagal Masuk Negeri? Jangan Cemas, 800 Lebih Sekolah Swasta di Banten Kini Gratis

Banten | Senin, 15 Juni 2026 | 23:50 WIB

12 Kali Raih WTP, Mengapa BPK Masih Minta Sumsel Benahi Sejumlah Hal?

12 Kali Raih WTP, Mengapa BPK Masih Minta Sumsel Benahi Sejumlah Hal?

Sumsel | Senin, 15 Juni 2026 | 23:50 WIB

6 Fakta Penangkapan Pelaku Pembacokan Maut di Kebon Pedes

6 Fakta Penangkapan Pelaku Pembacokan Maut di Kebon Pedes

Bogor | Senin, 15 Juni 2026 | 23:42 WIB

Puasa 1 Muharram, Sunnah atau Sekadar Tradisi? Ini Niat dan Penjelasan Ulama

Puasa 1 Muharram, Sunnah atau Sekadar Tradisi? Ini Niat dan Penjelasan Ulama

Sumsel | Senin, 15 Juni 2026 | 23:35 WIB

6 Fakta Nasib Pedagang Usai Pembongkaran Kios Ilegal di Jalur Puncak

6 Fakta Nasib Pedagang Usai Pembongkaran Kios Ilegal di Jalur Puncak

Jabar | Senin, 15 Juni 2026 | 23:28 WIB

Di Balik Gemerlap Podium, Nasib Atlet Indonesia Masih Terkatung-katung

Di Balik Gemerlap Podium, Nasib Atlet Indonesia Masih Terkatung-katung

Sport | Senin, 15 Juni 2026 | 23:20 WIB

Korban Terus Bertambah, Dugaan Penipuan Rp1,4 Miliar yang Seret Ibu Bhayangkari Bikin Heboh

Korban Terus Bertambah, Dugaan Penipuan Rp1,4 Miliar yang Seret Ibu Bhayangkari Bikin Heboh

Sumsel | Senin, 15 Juni 2026 | 23:18 WIB

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 23:15 WIB

Sudah Dapat Rp10 Juta, Pedagang Puncak Tetap Merana: Modal Segitu Mana Cukup

Sudah Dapat Rp10 Juta, Pedagang Puncak Tetap Merana: Modal Segitu Mana Cukup

Bogor | Senin, 15 Juni 2026 | 23:04 WIB

PTBA Uji Biomassa Kaliandra Merah untuk Kurangi Emisi Karbon dan Dukung Transisi Energi

PTBA Uji Biomassa Kaliandra Merah untuk Kurangi Emisi Karbon dan Dukung Transisi Energi

Sumsel | Senin, 15 Juni 2026 | 23:04 WIB