REGIONAL:
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun buka suara terkait dengan aksi blusukan yang dilakukan oleh sejumlah elite politikus, khususnya bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Masyarakat kali ini berdebat terkait dengan respons dari manuver tersebut, khususnya yang telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kedua belah pendukung dari dua sosok ini saling kritik terhadap aksi blusukan yang dilakukan oleh jagoan oposisi masing-masing.
Kubu Ganjar mengkritik bahwa blusukan mantan menteri pendidikan tersebut sebagai pencurian start kampanye karena dilakukan jauh sebelum aroma pesta demokrasi terasa. Sementara Kubu Anies mempermasalahkan blusukan oposisi yang baru-baru ini diwarnai dengan aksi yang dianggap tak beretika karena berani merendahkan wewenang dari Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Atas hal ini, Refly memberikan pendapatnya, ia mengatakan bahwa manuver blusukan ini terikat dengan jabatan mereka dalam pemerintahan. Aksi Anies tak menjadi masalah karena ia sudah menjadi rakyat biasa.
"Katakanlah Anies telepon Gubernur Jawa Timur, itu masih oke karena dia bukan lagi seorang pejabat publik, ia orang biasa," ucapnya dalam Youtube Medcom Id, dikutip Senin (03/07/2023).
Hal berbeda walau konteksnya sama tentu akan berlaku untuk Ganjar Pranowo. Dia masih menjabat sebagai seorang gubernur yang memiliki tanggung jawab kepada rakyat dalam wilayahnya.
"Ganjar itu dibiayai sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan sebagai calon presiden," ungkap advokat ini secara tegas.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sendiri telah memberikan klarifikasinya atas kritikan terhadap manuver kontroversialnya saat blusukan dengan menelepon Pemprov DKI Jakarta.
Ia menuturkan hal tersebut dilakukan demi menyampaikan keluhan masyarakat, ia juga mengaku sering dihubungi oleh kepala-kepala daerah dalam penyampaian keluhan-keluhan yang dialami masyarakat setempat.
"Karena kami juga sering diteleponi oleh kepala daerah, itu sesuatu yang biasa," ujarnya, Minggu (25/06/2023).
TERPOPULER
