Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengomentari pernyataan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Mahfud, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, Pemilu 2024 akan berlangsung dengan lebih damai karena tidak ada kekerasan fisik dan politik meski pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan berlangsung dalam 4 bulan.
Pasalnya, pada Pemilu 2019, tepatnya tiga tahun sebelum Pemilu dilaksanakan terjadi kekerasan politik hingga fisik.
“Menurut saya Pemilu (2024) lebih damai karena tinggal 4 bulan lagi penentuan calon dan tenang tidak ada kekerasan fisik dan politik, dulu (2019) 3 tahun sebelum pemilu bergelombang,” ujar Mahfud saat ditemui di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (15/7/2023).
Menanggapi hal tersebut, Gigin menilai ucapan Mahfud tidak tepat lantaran ada pihak yang telah melakukan pelanggaran dengan menyebarkan baliho dan sembako di segala penjuru negeri.
“Omong kosong. Sekarang saja sudah melanggar secara terang-terangan dengan menebar baliho dan Sembako di segala penjuru negeri,” ujar Gigin, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @giginpraginanto pada Sabtu (15/7/2023).
Menurut Gigin, pelakunya berasal dari lingkaran kekuasaan dan Badan Pengawas Pemilu hanya jadi penonton. “Pelakunya dari dalam lingkar kekuasaan dan Bawaslu cuma jadi penonton,” ujarnya.
Untuk diketahui pernyataan Mahfud tersebut untuk merespon opsi yang disampaikan Bawaslu agar Pemilu 2024 ditunda karena risiko masalah keamanan.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI, Kamis (13/7/2023).
Baca Juga: Bagian dari Transformasi BLK, Workshop Satelit Kemnaker di Sofifi Resmi Beroperasi
Namun, menurut Mahfud opsi tersebut tidak relevan. “Enggak relevan, kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu ditunda, enggak akan ada pemilu,” ujar Mahfud ditemui di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Sabtu (15/7/2023).
