Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyoroti tugas hingga visi yang cukup kontroversial dari Menkominfo Budi Arie Setiadi. Salah satunya terkait dengan media sosial jelang Pilpres 2024.
Ia kaget melihat membuka kemungkinan pembentukan lembaga pengawas media sosial. Niatnya untuk mengawasi e-commerce berbalut platform chatting seperti dengan TikTok. Namun belum jelas sejauh mana pengawasan media sosial ini akan berlangsung, hal ini diperparah dengan adanya moment pesta demokrasi.
Gigin khawatir justru kebijakan ini malah disalahgunakan, ia sampai menduga bahwa akan kembali terulangnya otoriterisme gaya baru seperti yang pernah dilakukan oleh Eks Presiden Indonesia, Soeharto.
"Dia memperingatkan bahwa era rezim otoriter telah kembali. Kaum kritis harus kembali bergerak di bawah tanah atau lari ke luar negeri bila tak ingin masuk penjara," tegasnya seperti yang dilansir pada Selasa (18/7).
Sementara Budi Arie mengatakan bahwa wacana ini sendiri demi melindungi kaum dari UMKM Indonesia. Pihaknya khawatir dengan tak ada batasannya platform social e-commerce.
"Sekarang konten meresahkan itu bentuknya bermacam karena teknologi berkembang. Ya, mungkin pada waktunya kita perlu pengawas social media," ujar Budi Arie
Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan, TikTok misalnya dikenal dapat dengan mudah mengetahui keinginan masyarakat maupun minat mereka hanya dengan mengandalkan algoritma dari aplikasi.
