Politikus senior PDI Perjuangan Aria Bima menepis tudingan perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih bersifat politis daripada teknokratis.
Aria mengingatkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif dengan mempertimbangkan standar kompetensi tokoh tersebut untuk mengisi jabatan tertentu yang tengah dalam masa kekosongan.
"Setiap reshuffle selalu sorotan-sorotan kepada presiden cenderung didominasi oleh hal-hal yang sifatnya politis daripada hal-hal yang terkait dengan teknokratis, itu saya lihat selalu ditujukan pada presiden. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah hak prerogatif presiden," kata Aria dalam keterangannya dikutip Liberte Suara, Selasa (18/7/2023).
Dalam pengamatannya pascapelantikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Aria membela keputusan Jokowi jauh dari maksud-maksud politis tertentu.
"Misalnya seperti Pak Budi Arie yang baru saja Projo mendukung Pak Prabowo, diangkat menjadi Menkominfo, kemudian juga di media sosial menyoroti itu. Tapi saya yakin bahwa presiden tidak bermaksud menyusun kabinet ini dalam mempersiapkan tim pemenangan pemilu 2024," ujar politikus senior PDIP itu.
Menurutnya, Jokowi menunjuk Budi Arie karena merupakan orang yang tepat untuk menyelesaikan mangkraknya sejumlah proyek Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) seperti BTS (Base Transreceiver Station).
"Memang bisa dipercaya oleh presiden untuk menyelesaikan banyak hal termasuk Budi Arie yang harus menyelesaikan mangkraknya persoalan tower (BTS) di Kominfo yang merupakan program prioritas pemerintah untuk konektivitas di era teknologi digital yang sangat dibutuhkan rakyat ini," ungkap Aria.
Meski demikian, Aria menegaskan bahwa harapan tersebut juga akan dibarengi dengan masukan-masukan dari masyarakat dalam mengkritisi agenda-agenda pemerintah.
Dengan begitu, Presiden tidak akan sewenang-wenang menggunakan kemampuannya dalam rangka kepentingan politik menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024.
