"Minggu ini kita kirim ke pimpinan Dewan supaya kita bisa tindaklanjuti. Mudah-mudahan ini bisa mencairkan polemik yang ada di masyarakat," kata Gembong saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (17/7/2023).
Gembong menyebut usulan itu bukan berasal dari komisi, melainkan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Gembong, pansus perlu diajukan agar polemik pembangunan JIS bisa diselesaikan dengan cara transparan.
Dilansir dari Detik, melalui pansus, kata Gembong, DPRD juga akan mencari tahu apa yang menyebabkan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Gembong menegaskan keberadaan pansus tidak bermuatan politis. Pansus hanya mengurusi persoalan teknis terkait pembangunan JIS.
"Ini bicara teknis murni loh, ini tentang pembangunan JIS. Ini perlu dibahas dalam pansus karena menelan angka Rp4 triliun lebih," kata dia.
Gembong melanjutkan, jika pengajuan pansus tersebut tidak membuahkan hasil, pihaknya akan berupaya mendorong pengajuan pansus melalui kader yang tersebar di setiap komisi.
"Misalkan anggota fraksi yang ada di lima komisi kita perintahkan coba minta kepada pimpinan masing-masing komisi untuk dijadwalkan untuk melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait," tutupnya.
Diketahui, polemik JIS mulai dari rumputnya disebut-sebut tak memenuhi standar FIFA hingga kemunculan pernyataan konsultan Buro Happold bikin geger publik. Buro Happold diketahui sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS.
Dalam keterangan resmi yang diberitakan sebelumnya, Buro Happold menjelaskan perannya dalam proyek tersebut.
Baca Juga: Viral Isu Praktik Jual Beli Kuota Haji, Kantor Kemenag Beri Klarifikasi
"Pihak Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019," bunyi keterangan resmi tersebut.
"Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi," bunyi kelanjutannya.
