Anggap Biasa Pemanggilan DPP Terkait Prabowo, Budiman Sudjatmiko: Saya Nggak Siap kalau Yang Panggil KPK

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku siap penuhi panggilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bidang Kehormatan untuk mengklarifikasi soal pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Oh iya (siap), yang saya nggak siap itu kalau misalnya saya dipanggil KPK. Ngapain dipanggil KPK wong nggak korupsi," kata Budiman saat dihubungi wartawan, Kamis (20/7/2023).

Menurutnya, pemanggilan yang dilakukan oleh DPP merupakan hal yang biasa. Ia mengaku kerap juga berkunjung ke Kantor DPP PDIP untuk berdiskusi.

"Dipanggil DPP biasa. Saya biasa diskusi. Main ke DPP biasa, diskusi biasa," tuturnya.

Lebih lanjut, Budiman menegaskan, jika dirinya juga biasa berkomunikasi dengan DPP dan rekan-rekan PDIP lainnya.

"Saya biasa ngobrol dengan orang DPP. Seperti saya ngobrol dengan elite politik dan aktivis politik yang lain," pungkasnya.

Pemanggilan

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun memastikan pihaknya bakal memanggil anggotanya yakni Budiman Sudjatmiko usai menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (18/7/2023) malam.

"Iya pasti kita panggil, saya pulang dari reses dipanggil. Semua sama, itu aturan berlaku untuk semua anggota partai tanpa kecuali," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (19/7/2023).

Ia mengingatkan, jika Budiman masih berstatus sebagai kader PDIP sehingga semua harus patuh terhadap aturan partai. Pemanggila itu rencanannya akan dilakukan Agustus 2023.

"Kita semua berhimpun dalam partai diatur oleh organisasi. Bedanya kalau org berkumpul gerombolan politik dengan berorganisasi kan beda. Kalau gerombolan kan kumpulan org berkumpul tanpa diatur oleh aturan, suka-suka. Kalau kita berorganisasi diatur oleh aturan," tuturnya.

Menurutnya, ketika Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bacapres yang bakal diusung partai di Pilpres 2024, maka semua harus mendukung keputusan itu.

"Ketika ibu Megawati memutuskan Ganjar Pranowo, ya pasti kita pendukung partai, anggota partai 230 juta seluruh Indonesia pasti juga punya pandangan yang mungkin secara pribadi tidak setuju, tapi konsekuensi sebagai orang partai ya kalau sudah diputuskan semua harus mendukung itu," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, jika ada pihak yang enngan patuh terhadap keputusan partai untuk mendukung Ganjar, maka dipersilakan untuk tidak bergabung dengan PDIP.

"Kalau tidak mau mendukung, mau bebas ya jangan gabung di PDIP, kan gitu. Kalau di PDIP pasti ada aturan," ungkapnya.

"Semua. Budiman ini kan ber-Kta PDIP. Kita urusan dengan dia karena ada KTA PDIP itu, kader PDIP itu. Kalau dia tidak ber-KTA PDIP buat apa kita pusing urus," sambungnya.