REGIONAL:
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2011-2014 Denny Indrayana ikut menyoroti pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perkekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Masalahnya, pemeriksaan terhadap Airlangga dilakukan jelang pemilihan umum (pemilu) 2024 dan di tengah munculnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Denny berpendapat bahwa situasi politik di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo jelang pemilihan presiden (pilpres) makin memuakkan. Ia terang-terangan ingin melawannya lantaran mewakili kegelisahan rakyat Indonesia.
"Makin mendekati waktu Pilpres 2024, situasi politik kita makin menggelisahkan, tidak jarang memuakkan! Ini suara hati saya, yang mungkin juga mewakili entah berapa banyak rakyat Indonesia. Saya akan menyuarakan dengan pilihan diksi yang lantang dengan teriakan yang nyaring. Meskipun, berisiko dikasuskan alias dijerat masalah kriminal sekalipun," kata Denny di akun Twitternya, dalam sebuah tulisan berjudul "Ketelanjangan Politik Jokowi Harus Dilawan!", seperti dilihat Liberte Suara, Rabu (26/7/2023).
Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkapkan perjuangannya untuk Indonesia seraya menyindir sejumlah elite politik yang justru bertindak sebaliknya.
"Ini suara hati saya, yang mungkin juga mewakili entah berapa banyak rakyat Indonesia. Saya akan menyuarakan dengan pilihan diksi yang lantang dengan teriakan yang nyaring. Meskipun, berisiko dikasuskan alias dijerat masalah kriminal sekalipun," katanya.
"Biarlah sejarah yang akan mencatat, dan membuktikan, bahwa saya dan beberapa sahabat terus ikhlas berjuang untuk Indonesia yang lebih terhormat, lebih bermartabat, lebih antikorupsi!" sambungnya, dalam tulisan itu.
Ia mengatakan, "hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: 'Kampungan'!"
"Tingkah-polah segelintir elit politik hanya mempertontonkan panggung sandiwara politik, tanpa substansi kebangsaan, tanpa etika-moralitas politik yang ber-Pancasila," cuitnya, melanjutkan.
"Mengomentari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam, seorang petinggi 'Partai Beringin' membalas pesan WA saya: 'Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG Juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya'. Lagi, hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi," tegas Denny dalam tulisannya itu.
TERPOPULER
