Loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jhon Sitorus, mengomentari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap hasil audit BPK yang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi sarana dan prasarana di sekitar JIS, salah satunya akses masuk stadion.
"Hasilnya harus menyempurnakan sarana prasarana untuk supaya jalan masuknya supaya lebih sempurna itu. Sekarang kita sempurnakan. JIS bagus semua, hasilnya lebih bagus," kata Heru di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/7), dikutip dari CNN Indonesia.
Adapun pembenahan sarana dan prasarana di sekitar JIS akan dilakukan agar stadion tersebut bisa dijadikan sebagai venue Piala Dunia U-17 2023. Menanggapi hal tersebut, Jhon menilai kebohongan Anies Baswedan mulai terungkap.
“Satu persatu KEBOHONGAN ABAS terungkap,” ujar Jhon, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @Miduk17 pada Jumat (28/7/2023).
“Ternyata Hasil Audit BPK pernah meminta agar Abas memperbaiki sarana dan prasarana terutama AKSES MASUK JIS,” sambungnya.
Pegiat media sosial ini menduga selama ini Anies dan kroni-kroninya menyembunyikan rekomendasi hasil audit BPK.
“Selama ini, Abas dan kroni-kroninya MENYEMBUNYIKAN rekomendasi dari audit BPK, publik disuguhi berita PALSU,” tutur Jhon.
Anies diketahui belum memberikan tanggapannya terkait hasil audit JIS ini. Namun Anies sempat mempersilahkan untuk merenovasi JIS karena JIS adalah milik bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan melalui Politisi PKS Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Peluang Karir Menarik, 7 Jurusan dengan Permintaan Tenaga Kerja Tinggi
“Mas Anies Baswedan bilang JIS bukan miliknya, tapi milik bangsa Indonesia karya anak bangsa. Jika mau direnovasi monggo,” ujar Mardani, di akun Twitter @MardaniAliSera pada Kamis (6/7/2023).
Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar tidak terburu-buru dan menghakimi bahwa JIS tidak memenuhi standar FIFA.
“Namun ojo kesusu & menghakimi, biarkan FIFA yg menilai. Setorkan aja 6 stadion RI, lalu cek apa rekomendasinya, jika harus ada perbaikan maka ikuti saja,” ujar Mardani.