Nahdlatul Ulama (NU) tegaskan tidak terlibat politik dan dukung mendukung bakal calon presiden. NU akan memberi sanksi kepada anggotanya yang melanggar aturan ini. Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menegaskan ini di Surabaya, Jawa Timur.
Menurutnya aturan ini merupakan keputusan Muktamar NU yang harus dipatuhi warga NU. Ia juga menegaskan ada sanksi bagi warga NU yang mengatasnamakan organisasi dalam urusan politik jelang Pilpres 2024.
“PBNU sesuai putusan Muktamar NU tidak akan mengambil bagian dalam kontestasi politik. Seluruh pengurus NU termasuk pimpinan dilarang melakukan kampanye atau memberikan panggung kepada calon presiden dan wakil presiden,”Ucapnya.
“Kita adalah ormas keagamaan yang fokus pada kegiatan dakwah dan keagamaan. Dan sama sekali bukan ranah kita untuk berbicara dukung-mendukung atau membawa NU ke arah kontestasi pilpres yang akan datang,”sambungnya.
Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pengurus yang menggunakan lembaga NU untuk kepentingan politik praktis.
“Kalau ada pengurus NU, kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis, langsung kami tegur,” tegas Yahya. Apabila sanksi teguran tidak diindahkan, kata Yahya, ada prosedur pemberian sanksi lain. “Ada prosedurnya, nanti kami peringatkan. Kalau diulangi, peringatan kedua. Kalau diulangi lagi, bisa diberhentikan. Sudah ada mekanismenya. Sekali diperingatkan sudah kapok biasanya,” terangnya.
