Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak wacana percepatan pemungutan suara pilkada 2024. Pesta demokrasi lokal itu direncanakan maju ke September dari sebelumnya November. "Sebetulnya PKB menolak pemajuan Pilkada,"Ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemarin.
Namun Cak Imin sapaan akrabnya menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi PKB di DPR sehingga pihaknya belum menentukan sikap secara resmi. "Tapi serahkan sepenuhnya fraksi-fraksi, apakah disepakati maju atau tetap jadwal itu saya kira nggak masalah sih," tuturnya.
Rencana memajukan jadwal pilkada telah disepakati dalam rapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Komisi III DPR. Pemerintah akan menerbitkan perarturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk merevisi UU Pilkada.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
"Adapun pilihan waktu pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024 disarankan pada bulan September 2024. Ini juga untuk pertimbangan bahwa ada waktu yang cukup sampai dengan proses sengketa sebelum 1 Januari 2025, ada waktu lebih kurang 3 bulan untuk menyelesaikan mulai dari proses untuk rekapitulasi dan pleno penentuan pemenang," kata Tito dalam rapat.
