Mengintip Revitalisasi Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta

Pelaku wisata di kawasan "Jeron Beteng" Keraton Yogyakarta meminta kejelasan proses revitalisasi kawasan Alun-Alun Utara, khususnya kebijakan yang menyertainya karena dinilai bakal memberikan dampak cukup signifikan terhadap kondisi pelaku pariwisata.

"Kami tidak keberatan dengan penataan yang akan dilakukan pemerintah. Namun, kebijakan yang menyertai proses revitalisasi ini harus dipikirkan kembali secara matang oleh pemerintah daerah," kata juru bicara Pelaku Wisata "Jeron Beteng" Tri Agung saat melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta di Yogyakarta, Senin (6/4/2015).

Tri Agung menunjuk sejumlah kebijakan seperti melarang semua jenis bus masuk ke kawasan Keraton Yogyakarta termasuk kendaraan minibus berpenumpang delapan orang perlu dicermati ulang. Menurutnya ini perlu dilakukan karena solusi yang ditawarkan yaitu menyiapkan "shuttle" yang dikelola pihak ketiga dinilai kurang tepat.

"Tidak harus dengan kendaraan 'shuttle' tetapi bisa memberdayakan kendaraan yang sudah ada seperti andong yang dikoordinasikan langsung oleh pemerintah daerah," katanya.

Larangan bagi bus pariwisata masuk ke kawasan keraton sudah diberlakukan sejak Desember tahun lalu dan masih berlaku hingga saat ini. Bus pariwisata diarahkan untuk parkir di sejumlah tempat parkir yang sudah tersedia seperti Taman Parkir Abu Bakar Ali, Senopati dan Ngabean.

Setelah larangan itu diberlakukan, lanjut Agung, kendaraan minibus, khususnya yang berpenumpang delapan orang dihalangi masuk ke kawasan keraton.

"Kendaraan yang digunakan oleh wisatawan banyak dihentikan dan wisatawan diminta menggunakan 'shuttle' untuk masuk keraton. Kondisi ini yang membuat kami selaku pelaku pariwisata tidak nyaman," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, banyak pelaku wisata yang kemudian memilih untuk tidak membawa tamu-tamunya masuk ke keraton guna menghindari konflik.

"Jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut, bisa saja suatu saat nanti wisata di keraton hanya tinggal kenangan," kata Agung yang bekerja di sektor angkutan wisata itu.

Sedangkan pelaku wisata "jeron beteng" yang bergerak di bidang restoran dan souvenir mengeluhkan turunnya omzet akibat larangan bus wisata masuk ke kawasan Keraton Yogyakarta.

"Pada bulan lalu, tidak ada reservasi dari wisatawan yang menggunakan bus. Hanya dari mobil kecil saja. Kami sebenarnya memiliki parkir sendiri sehingga tidak akan menambah kepadatan jalan," kata Eka, yang membuka restoran di "Jeron Beteng".

Sedangkan Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY Herman Tony mengusulkan agar pemerintah memberikan batasan terkait masa larangan bus wisata masuk ke keraton.

"Awalnya memang sebatas uji coba. Namun akan lebih baik jika ada pembatasan waktunya," katanya yang menyebut pemerintah daerah harus bisa menuntaskan rencana revitalisasi itu.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri mengatakan, permasalahan revitalisasi Alun-Alun Utara itu akan dibahas melalui rapat kerja gabungan antara Komisi A, B dan C.

"Kami akan undang perwakilan pelaku pariwisata untuk ikut dalam rapat itu," katanya. Di dalam rapat yang akan digelar dalam waktu dekat itu, pemerintah daerah diminta memaparkan "rencana besar" revitalisasi Alun-Alun Utara. (Antara)