Infografis
Areif menyebut, peran pemerintah adalah membantu permodalan. Jika biasanya bunga 12 persen, maka pada proyek homestay hanya ditetapkan 5 persen saja, dengan masa tenor 20 tahun dan uang muka 1 persen. Perbedaan dengan harga pasar itulah yang ditanggung pemerintah.
Pemerintah juga mewajibkan bentuk bangunan menggunakan arsitektur Nusantara, sehingga setiap daerah akan berbeda-beda. Pada 25 Oktober 2016 akan diumumkan pemenang lomba desain arsitektur Nusantara, dengan rekor jumlah mencapai 728 design.
"Kami ingin mengembalikan arsitektural tradisional yang khas, yang saat ini sudah banyak yang hilang. Bulan ini sudah akan ada pemenang-pemenang lomba desain homestay-nya," kata Arief.
Adapun ke-10 destinasi prioritas akan didahulukan, tetapi daerah lain, yang punya potensi dan membutuhkan homestay juga akan diperhatikan.
Ke-10 destinasi prioritas yang disebut sebagai Bali baru itu adalah Danau Toba-Sumatera Utara, Tanjung Kelayang-Belitung, Tanjung Lesung-Banten, Kepulauan Seribu dan Kota Tua-Jakarta, Candi Borobudur-Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru-Jawa Timur, Mandalika-Lombok NTB, Labuan Bajo NTB, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, dan Morotai-Maluku Utara.
"Kami mempersiapkan tim yang bekerja untuk itu di bawah Pokja Percepatan 10 Bali baru. Tentu pemilik homestay akan dibekali pengetahuan, sampai pada pencatatan laba-rugi, masalah keuangan yang sederhana. Soal sumber daya manusia, kami memiliki deputi kelembagaan dan SDM, yang sampai 2019 akan mencetak 500 ribu tenaga kerja pariwisata baru untuk mempersiapkan target 20 juta kunjungan wisman pada 2019," ujarnya.
Akhirnya, Rifai pun memahami dan percaya pada keseriusan Arief membangun pariwisata Indonesia.
"Homestay juga bisa dikemas menjadi atraksi destinasi yang menarik. Saya percaya kedekatan dengan budaya lokal, tradisi masyarakat, kehangatan people to people relations. Itu semua bisa menjadi atraksi pariwisata," katanya.
Di ujung presentasi, Areif minta UNWTO untuk mengawal dan memfasilitasi pengembangan STC. Kemenpar bahkan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri No 14/2016 tentang Pedoman Tujuan Wisata berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, UNWTO langsung menyatakan kesediaannya.
