Menteri Yohana Dukung Audisi PB Djarum Dihentikan

Suara.com - Menteri Yohana Dukung Audisi PB Djarum Dihentikan.

Polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Djarum Foundation terus bergulir. Buntutnya, audisi bulu tangkis PB Djarum pun dihentikan sementara hingga 2020. Keputusan ini pun menuai keprihatinan dari masyarakat.

KPAI menganggap program audisi tersebut terindikasi sebagai praktik eksploitasi anak. Penggunaan brand Djarum pada kaos dan atribut masing-masing peserta audisi, dianggap KPAI sebagai sarana iklan rokok terselubung yang memanfaatkan tubuh anak sebagai medianya.

Akibat tuduhan ekspoitasi anak, PB Djarum bersedia brand serta logo dihapuskan supaya tidak disangka melakukan iklan terselubung. Namun, KPAI tetap tidak menyetujui. Hingga saat ini KPAI dan PB Djarum beserta pihak terkait masih membahas persoalan ini.

Sontak banyak masyarakat kecewa dengan KPAI. Banyak pula dukungan dari netizen di medsos yang meminta PB Djarum tetap melanjutkan beasiswanya untuk mencari bakat anak Indonesia di bidang bulu tangkis.

Atas kasus polemik ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise secara tegas mengatakan tidak akan memberi celah sedikit pun kepada siapa saja yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan suatu pihak jika terbukti melanggar undang-undang perlindungan anak.
 
"Jadi kami sudah melakukan kordinasi tingkat kementerian tentang masalah ini, yang jelas pada dasarnya kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak dalam bentuk apa pun dan melanggar undang-undang, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," ucap Menteri Yohana saat ditemui Suara.com, Senin (9/9/2019) di kawasan Jakarta Pusat.

Ketika ditanya mengenai pemberian beasiswa pencarian bakat di bidang olahraga yang diperoleh anak-anak dari perusahaan rokok, Menteri Yohana tetap menolak. Ia menekankan itu harus dihentikan.

"Harus kami hentikan. Kemudian akan berkordinasi lagi dengan Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan cara sehingga anak-anak bisa mendapatkan lagi bantuan pendidikan. Kami juga akan berkordinasi dengan Kemenpora untuk mencari jalan keluar lain," jelasnya.

Menteri Yohana juga menekankan bahwa dalam kasus ini ada dua undang-undang yang dilanggar. Sehingga memang sudah sepatutnya dihentikan. Jangan sampai anak-anak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

"Undang-undang yang pertama adalah tentang perlindungan anak dari eksploitasi dan kedua adalah undang-undang kesehatan. Tentang bahaya rokok terhadap kesehatan, termasuk kesehatan anak," pungkasnya.