REGIONAL:
Suara.com - Selain menentukan hak pengasuhan, pasangan cerai juga biasanya akan membahas tentang harta gono-gini. Tapi, seorang laki-laki di China diputus pengadilan untuk membayar uang sebesar Rp108 juta ke istri untuk pekerjaan rumah tangga yang dilakukan selama pernikahan.
Dilansri dari New York Post, keputusan terobosan ini adalah kasus pertama terkait undang-undang yang baru-baru ini diberlakukan.
Aturan ini mungkin mengharuskan mantan pasangan pencari nafkah untuk menutupi tahun-tahun yang dihabiskan pasangan mereka untuk memasak, membersihkan, membesarkan anak, merawat kerabat yang lebih tua atau mendukung keluarga dari rumah.
Keputusan tersebut telah memicu perdebatan sengit di antara jutaan warga Tiongkok di media sosial mengenai nilai pekerjaan rumah, menurut South China Morning Post.
Pasangan tersebut, yang hanya dikenal sebagai Wang dan Chen - menikah selama lima tahun. Dua tahun di antaranya mereka habiskan terpisah sebelum akhirnya mengajukan gugatan cerai pada tahun 2020, menurut dokumen pengadilan.
Wang berpendapat bahwa dia berhak atas kompensasi, terutama selama dua tahun dia membesarkan putra mereka tanpa masukan penting dari mantan suaminya, Chen.
Wang juga menuduh Chen selingkuh.
Pengadilan memberi Wang hak asuh penuh atas putra mereka dan memerintahkan Chen untuk membayar keluarganya Rp42 juta per bulan ke depan dan tagihan tambahan Rp 108 juta untuk pekerjaan rumah dan tugas perawatan anak yang dilakukan Wang selama menikah.
Di dalam perang perceraian yang pahit antara mantan miliarder
Kritikus di Weibo, situs media sosial terkemuka di China, mengatakan pengadilan tidak berjalan cukup jauh, dengan seorang pengguna menunjukkan bahwa gaji satu tahun untuk pekerjaan apa pun akan lebih dari dua kali lipat jumlah itu.
Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa Wang “juga menikmati hasil dari pekerjaan rumahnya,” jadi mengapa Chen harus bertanggung jawab atas kompensasi?
Zhong Wen, pengacara perceraian di provinsi Sichuan di China, mengatakan kepada SCMP bahwa undang-undang baru, yang diberlakukan 1 Januari tahun ini, menetapkan preseden baru di negara tersebut.
“Mereka yang melakukan pekerjaan rumah tangga direndahkan dalam pernikahan, dengan efek yang paling jelas adalah keterampilan bertahan hidup mereka di masyarakat dan keterampilan profesional mereka mungkin akan menurun,” kata Zhong.
Dia juga mengatakan perintah pengadilan itu konservatif dibandingkan dengan norma perceraian di budaya lain. Ia menambahkan bahwa proses perceraian di Inggris mempertimbangkan kewajiban domestik kedua belah pihak, terlepas dari status pekerjaan mereka, saat membagi properti dan menetapkan tunjangan.
Secara global, perempuan mengambil dua setengah kali lebih banyak pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar daripada laki-laki, menurut penelitian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
TERPOPULER
