Suara.com - Sistem ekonomi di setiap negara berbeda-beda, begitu juga dengan sejarah sistem ekonomi Indonesia yang memiliki perkembangannya tersendiri.
Berikut ini sejarah perkembangan sistem ekonomi Indonesia dari masa ke masa yang perlu diketahui, mengutip Ruang Guru, Kamis (28/10/2021).
1. Ekonomi nasional pada 1945 hingga 1959
Saat itu BPUPKI berembuk untuk membahas isi UUD 1945 dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial, yang saat ini dipakai sebagai landasan sistem ekonomi.
Mohammad Hatta adalah sosok yang berperan merencanakan pasal itu. Bung Hatta kemudian menjelaskan, bahwa ekonomi berlandaskan semangat kolektivisme.
Ini mengartikan perekonomian rakyat berdasarkan koperasi, yang di atasnya ada pemerintah yang mengatur usaha produksi untuk kesejahteraan rakyat.
Di saat negara ini sedang mempersiapkan sistem ekonomi, Belanda masih berusaha merebut kemerdekaan dengan menggelar agresi militer.
Saat itu ada kebijakan yang disebut Gunting Syafruddin, yang dibuat oleh Menteri Keuangan saat kabinet Hatta, Syafruddin Prawiranegara, sekaligus pencetus kebijakan mata uang pertama di Indonesia.
Saat itu Syafruddin menggunting mata uang NICA dan de Javasche Bank pecahan 5 gulden ke atas. Nantinya, bagian sebelah kiri masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, sementara yang kanan ditukar obligasi negara senilai setengah mata uangnya.
Sebagai contoh, jika punya uang 10 gulden, dan digunting jadi dua, maka 5 gulden (dari bagian kiri) dan yang kanan ditukar obligasi senilai 5 gulden.
Tujuannya untuk nyeimbangin antara jumlah uang yang ada, dan barang yang beredar. Intinya agar tidak terjadi inflasi, harga tidak mahal sekaligus agar mata uang tidak turun.
Setelahnya perubahan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional bisa sangat dirasakan di masa kabinet Natsir.
Ada banyak tokoh yang berkontribusi mulai dari Soemitro Djojohadikoesoemo, Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Djuanda, dan Jusuf Wibisono.
2. Ekonomi terpimpin pada masa 1959 hingga 1966
Ini adalah periode yang berat di masa kepemimpinan Presiden Soekarno pada 21 Februari 1957, karena saat itu adalah masa yang gelap.
Lantaran buruh mogok kerja, pendapatan negara turun, inflasi naik karena harga pada mahal dan nilai rupiah kecil. Saat itu, Indonesia yang penghasil beras terbesar harus impor, dengan kenaikan harga mancapai 650 persen.
Pada masa itu sistem ekonomi dikuasai negara, dengan disebut sistem ekonomi etatisme atau ekonomi terpimpin. Lalu dibuatlah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang diketuai Mohammad Yamin.
Depernas ini sempat membuat program bernama Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (1961-1968) dengan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin demi ningkatin program pembangunan nasional.
Namun program ini tidak begitu berhasil, karena Indonesia mengalami penurunan mata uang (devaluasi). Misalnya punya uang kertas Rp 500, maka berubah jadi Rp 50 dan uang Rp 1000 jadi Rp 100.
3. Ekonomi orde baru pada 1966 hingga 1998
Tahun 1966, kejatuhan Orde Lama melahirkan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tantangan terbesarnya Indonesia sedang mengalami inflasi 650%, utang sampai US$ 2,5 miliar, dan tingkat pertumbuhan rendah.
Soeharto pun melakukan berbagai upaya reformasi perekonomian. Mulai dari mengembangkan sektor swasta, menarik investor asing, hinggamenghilangkan subsidi di perusahaan pemerintah.
Intinya, Soeharto mengupayakan berbagai macam cara untuk mengurangi kenaikan harga dan menyuplai ketersediaan beras.
Saat itu Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Perekonomian Indonesia pun mulai bangkit. Indonesia kembali bergabung dengan IMF, yang artinya kita bisa mendapat bantuan keuangan dari negara asing.
Inflasi supertinggi juga mulai turun. Sampai akhirnya muncul undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan dibuat konsep anggaran yang berimbang.
4. Sistem ekonomi pancasila
Ini adalah sistem ekonomi yang dipakai Indonesia saat ini. Sistem ekonomi yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945.
Sistem ekonmi ini mengedepankan pihak pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian. Sehingga ada pembagian peran yang jelas antara badan usaha (Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta).
Garis besarnya, pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sementara sisanya boleh dikelola swasta dengan pengawasan pemerintah.
TERPOPULER
